Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram menggelar kegiatan edukasi dan sosialisasi Program Bangga Kencana berbasis kearifan budaya lokal melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bagi keluarga berisiko stunting di enam kecamatan. Program ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pencegahan stunting pada periode 2025.
Kegiatan berlangsung selama lima hari, mulai 1–5 Desember 2025, di Aula UPTD Pengendalian Penduduk dan KB Kecamatan se-Kota Mataram. Acara dihadiri Plt. Kepala DPPKB Kota Mataram, H. Muhammad Carnoto, SKM., MM., pejabat fungsional DPPKB, Kepala UPTD PPKB kecamatan, penyuluh KB (PKB), Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta keluarga berisiko stunting sebagai peserta utama.
Plt. Kepala DPPKB Kota Mataram, H. Muhammad Carnoto, menjelaskan bahwa kegiatan KIE berbasis budaya lokal ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar mampu mewujudkan keluarga berkualitas dan bebas stunting.
“Ini merupakan strategi untuk menurunkan angka stunting secara signifikan dengan cara mencegahnya,” ujarnya, Jumat, 5 Desember 2025.
Menurut Carnoto, penerapan pendekatan budaya lokal dipilih karena lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Pesan yang dikemas sesuai kultur daerah dinilai lebih mudah dipahami dan mendorong partisipasi aktif berbagai unsur masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pendekatan preventif adalah kunci keberhasilan. Pendekatan KIE kepada keluarga berisiko stunting terbukti berkontribusi pada penurunan angka stunting di Kota Mataram secara signifikan.
“Dari 21 persen, kini di penghujung tahun ini angka stunting sudah turun menjadi 5,8 persen,” jelasnya.
Carnoto menyampaikan bahwa program Bangga Kencana dengan mengedepankan kearifan budaya lokal mulai dijalankan sejak 2024, namun perancangannya telah dilakukan sejak 2023, tepat ketika ia mulai menjabat sebagai kepala DPPKB. Ia menyebut pada 2024, kegiatan KIE dilaksanakan dua kali dalam setahun di 50 kelurahan dengan sasaran 1.750 keluarga berisiko stunting pada semester pertama dan meningkat menjadi 4.500 sasaran pada semester kedua.
Namun, pada 2025 sasaran dipersempit hanya pada enam kecamatan karena keterbatasan anggaran. “Kalau dulu semua kelurahan bisa terlibat karena anggarannya cukup besar. Sekarang anggaran minim, sehingga kami fokus di tingkat kecamatan, tetapi tetap kami maksimalkan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semua ibu hamil memiliki potensi risiko terhadap stunting, meski kehamilan terlihat normal. Banyak kasus terjadi bukan karena kurangnya pemahaman mengenai gizi seimbang, melainkan karena tidak segera menerapkan prinsip 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sejak awal kehamilan.
Karenanya, ia menekankan pentingnya pemenuhan nutrisi optimal selama kehamilan, seperti konsumsi makanan bergizi seimbang, tablet tambah darah (TTD), asam folat, serta melakukan pemeriksaan rutin dan menghindari paparan rokok atau alkohol. Pada fase persalinan, IMD (Inisiasi Menyusu Dini) dan pemberian ASI eksklusif juga sangat penting.
“Dengan menerapkan 1.000 HPK, risiko kematian ibu dan bayi dapat ditekan hingga 13 persen. Artinya, melalui program ini kita ingin mengubah perilaku keluarga berisiko stunting agar ibu-ibu benar-benar paham,” pungkasnya. (pan)
