Giri Menang (suarantb.com) – Ritase pembuangan sampah ke TPA Kebon Kongok dikurangi hingga 50 persen. Pengurangan ritase ini untuk memperpanjang masa pemakaian dari TPA yang kondisinya sudah berlebih atau overload. Truk pengangkut harus antre membuang sampah ke TPA tersebut. Bahkan ada sopir truk sampah sampai menginap di TPA untuk antre membuang sampah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar M Busyairi menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat dari kepala DLHK NTB terkait pembatasan sampah masuk TPA Kebon Kongok. Di mana dalam surat tertanggal 5 Desember 2025 itu, ditekankan beberapa hal. Intinya mengingat kondisi Landfill pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok hampir mencapai kapasitas desainnya. Saat ini kapasitas tersisa hanya 12.000 ton (kondisi tanggal 15 November 2025).
Pihak DLHK pun melakukan beberapa langkah, di antaranya UPTD TPA Sampah Regional Provinsi NTB melakukan pembatasan ritase seluruh kendaraan pengangkut sampah (DLH Kota Mataram, DLH Kabupaten Lombok Barat dan Pengangkut Sampah Mandiri) menjadi masing-masing satu rit/kendaraan/hari, mulai tanggal 10 Desember 2025. Melarang pengangkutan sampah organik sisa makanan/food waste ke TPA Regional Kebon Kongok. Tidak ada pembatasan bagi pengangkutan sampah yang sudah terpilah seperti daundan ranting, kayu, batok kelapa, sampah organik hasil penggilingan padi, dan sampah organik sisa pengolahan maggot.
Selain itu, Dinas PUPR NTB akan melakukan optimalisasi ruang landfill di Kawasan TPA Regional Kebon Kongok, yang nantinya akan digunakan hanya untuk pengurukan sampah residu. Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat wajib mulai memperbaiki tata kelola sampah mulai dari sumbernya (rumah tangga, hotel, restoran, area perdagangan dan jasa, perkantoran, dll) dengan cara menerapkan pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya, untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Selain itu, melakukan sosialisasi, edukasi dan kampanye pengelolaan sampah secara masif mulai dari sumbernya. Mengelola sampah organik (sisa makanan/food waste) dari sumbernya menggunakan alat dan metode yang sederhana seperti: Composter Bag, Tong Kompos, Lubang Biopori, Sumur Biopori, Teba Moderen, Bata berongga, atau Biogas Portable
Busyairi menerangkan, bahwa para sopir harus antre buang sampai sampai menginap di TPA. Akibatnya, kondisi sampah di beberapa daerah pun belum maksimal diangkut ke TPA, termasuk beberapa titik di pinggir jalan. Pihaknya pun melakukan langkah-langkah menindaklanjuti dampak dari kebijakan pembatasan ini. Pihaknya merespons cepat jika ada laporan atau aduan dari masyarakat. Namun demikian SOP tetap diberlakukan dalam penanganan sampah, jika ada laporan jangan menyuruh DLH saja.
Pihaknya mengajak masyarakat untuk ikut gotong royong membersihkan sampah, lalu diangkut oleh DLH. Sebab jika DLH bekerja sendiri tidak ada dampaknya bagi masyarakat. “Karena besok pagi diangkut LH, numpuk lagi. Telepon LH lagi (minta bersihkan), bukan solusi ini, kita harus tetap ajak masyarakat gotong royong,” tegasnya.
Lebih lanjut dalam penanganan sampah harus bersama-sama, langkah sama seiring sejalan. Karena satu bagian berbeda, entah itu desa, kecamatan, maupun komunitas maka sampah ini tetap menjadi persoalan. “Tapi kalau sama langkah kita, kita ikuti perbup tata kelola sampah, dari hulu ke hilir, maka tidak ada persoalan sampah ini,” imbuhnya.
Sebab mengacu aturan, masing-masing pihak ini punya tangung jawab sendiri. Mulai dari rumah tangga ke TPS, lalu TPS ke TPA. Jangan sampai semuanya diserahkan ke DLH. Terlebih dengan kondisi TPA saat ini. Ritase pembuangan sampah untuk Lobar ke TPA Kebon Kongok dikurangi 50 persen.
“Kita pengurangan ritase setengah dulu (50 persen) supaya lebih lama masa penggunaan TPA (daya tampung),”terang Busyairi, akhir pekan kemarin. Sementara intensitas pembuangan sampah dari Lobar sendiri mengalami kenaikan per harinya. (her)
