Bima (Suara NTB) – Dibukanya dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Lewintana 2, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, menambah satu lagi titik intervensi pemenuhan gizi di daerah tersebut. Pemerintah daerah berharap kehadiran dapur baru ini dapat memperkuat upaya perbaikan gizi anak sekolah, terutama di wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi.
Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, menegaskan bahwa setiap dapur MBG harus memberi dampak nyata bagi kesehatan anak. Ia menilai bahwa program MBG bukan semata menyediakan makanan gratis, tetapi merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menurunkan angka stunting melalui intervensi gizi yang terukur.
“Keberadaan dapur MBG harus memiliki daya ungkit untuk memperbaiki masalah gizi anak sekolah,” ujarnya saat menghadiri launching SPPG di Desa Lewintana 2, Sabtu (6/12/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa pengelola setiap dapur MBG perlu memastikan keamanan pangan dan menjaga standar kebersihan secara ketat. Menurutnya, pengolahan makanan dalam jumlah besar sangat sensitif terhadap risiko kontaminasi dan membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan.
Hadirnya dapur MBG di Lewintana 2 sekaligus melengkapi jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Kabupaten Bima. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan pembangunan 20 dapur MBG baru yang berlokasi di desa-desa terpencil pada enam kecamatan. Penambahan puluhan titik baru ini diharapkan dapat memperluas cakupan pelayanan bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan gizi harian.
Data dari portal BGN mencatat bahwa hingga awal November 2025, Kabupaten Bima telah memiliki 73 SPPG aktif. Dengan penambahan 20 titik di wilayah terpencil serta pembukaan dapur baru seperti di Lewintana 2, jumlah tersebut akan terus meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan pemenuhan gizi di tingkat desa.
Selain memperluas cakupan, Wabup juga menekankan pentingnya integrasi program MBG dengan layanan kesehatan masyarakat. Ia meminta para pengelola MBG untuk memperbarui dan menyesuaikan data penerima manfaat melalui koordinasi dengan puskesmas, kader posyandu, dan pemerintah desa. Data terkini mengenai stunting dan anak kurang gizi sangat diperlukan agar distribusi makanan dapat berlangsung lebih tepat sasaran. (hir)
