PEMPROV NTB resmi membuka seleksi Sekda NTB definitif pada Sabtu, 6 Desember 2025. Proses pendaftaran, termasuk dengan seleksi administrasi dan validasi rekam jejak dimulai pada 6-20 Desember 2025.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si mengatakan, seleksi Sekda dibuka dengan lima orang tim panitia seleksi (Pansel). Satu dari Kemendagri, satu dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dan tiga orang dari daerah.
“Tiga-tiganya adalah akademisi. Ketuanya Profesor Riduan Mas’ud dari UIN,” ujarnya, Senin, 8 Desember 2025.
Dia mengatakan, seleksi jabatan pimpinan tinggi menyasar seluruh PNS. Tidak hanya dari dalam NTB, namun secara nasional. Saat ini belum ada pejabat yang turut berpartisipasi mengikuti seleksi sekda NTB. Biasanya, lanjutnya seleksi akan mulai diminati pendaftar di akhir-akhir masa pendaftaran. “Mau kementerian/lembaga juga monggo,” ucapnya.
Secara ketentuan, proses seleksi ini akan berlangsung selama 15 hari berturut-turut. Dalam prosesnya, Pemprov NTB berkoordinasi dengan BKN untuk uji kompetensi Computer Assisted Test (CAT) untuk memetakan potensi dan kompetensi peserta.
Adapun jika per 10 Januari 2025 proses seleksi ini belum juga rampung, Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal bisa menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB sebab masa jabatan Pj Sekda berakhir di tanggal tersebut.
14 Tahapan Seleksi Sekda NTB
Mantan Kepala Dispora NTB itu membeberkan, terdapat 14 tahapan yang harus dilalui untuk menentukan siapa yang akan menjabat posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di lingkup Pemprov NTB tersebut. Di antaranya yaitu pengumuman, pendaftaran, pengunggahan berkas persyaratan administrasi, dan seleksi administrasi dan rekam jejak yang akan dilakukan pada 6-20 Desember 2025.
Uji kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba yang akan dilakukan pada 23-24 Desember, pembuatan atau penulisan makalah pada 29 Desember, presentasi dan wawancara pada 30 Desember. Selanjutnya, penilaian potensi, kompetensi manajerial, dan sosial kultural, penetapan hasil seleksi, dan penyampaian laporan Pansel kepada pejabat pembina kepegawaian yang akan dilakukan pada Minggu ke-II Januari 2026.
Kemudian penyampaian laporan PKK kepada Kepala BKN, penertiban persetujuan Kepala BKN, penyampaian rekomendasi atau persetujuan pelantikan ke pemerintah pusat, dan pelantikan yang akan dilakukan pada minggu ke-III Januari.
Setengah dari Pejabat Eselon II Pemprov NTB Memenuhi Syarat
Tri Budi menjelaskan, setengah dari pejabat eselon II di lingkungan Pemprov NTB memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Sekda definitif. Syaratnya yaitu memiliki jenjang pangkat serendah-rendahnya golongan IV/D dan memiliki usia di bawah 58 tahun.
Kemudian pendidikan minimal S1. Serta, minimal sudah menjabat di tiga OPD yang berbeda.
Adapun nama-nama yang memenuhi syarat tersebut adalah Ahsanul Khalik yang saat ini menjabat sebagai Staff Ahli Gubernur. Kemudian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Wirawan Ahmad.
Selanjutnya, Fathul Gani saat ini menjabat Kasat Pol PP. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Tri Budiprayitno. Eva Dewiyani, Asisten III Setda Provinsi NTB. Terakhir, Asisten I Setda Provinsi NTB Fathurrahman. Termasuk Kepala BKD NTB, Tri Budiprayitno.
“Nama-nama ini memenuhi syarat seleksi Sekda NTB, umur masih di bawah 58 dan sudah golongan IV/D,” ungkapnya beberapa waktu lalu. (era)
