Masalah narkoba dan pengangguran menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Selain itu, saat musim hujan, sungai yang ada di desa tersebut meluap, sehingga menyebabkan genangan air yang mengganggu aktivitas warga. Belum lagi, banyak persoalan lain seperti masalah stunting, sampah dan kasus lainnya hingga pertangungjawaban penggunaan dana desa membutuhkan perhatian serius untuk ditangani.
INILAH sejumlah persoalan yang diserap oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., dan jajaran saat turun ke Desa Perampuan, Jumat (27/10). Saat turun ke Desa Perampuan, kedatangan rombongan Kepala Bakesbangpoldagri disambut Sekretaris Desa (Sekdes) Perampuan Sawaludin dan jajaran lainnya. Sementara Kepala Desa Perampuan sedang ada tugas di luar kantor desa.
Turunnya Kepala Bakesbangpoldagri dan jajaran ini merupakan implementasi dari Gerakan Jumpai Masyarakat Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat (Jumat Salam) yang diluncurkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., di Desa Wisata Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar), Jumat (27/10).
Pada kunjungan perdana ini, rombongan Kepala Bakesbangpoldagri hanya melakukan pertemuan dengan aparatur desa dan menyerap sejumlah persoalan yang ada di Desa Perampuan. Sekdes Perampuan Sawaludin mengakui, sekarang ini pihaknya sedang konsentrasi menyelesaikan sejumlah program pembangunan yang sudah diprogramkan sebelumnya.
Diakuinya, pembangunan desa masih belum bisa optimal. Hal ini disebabkan anggaran yang dimiliki desa sebelumnya banyak dipergunakan dalam melaksanakan program pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Sebelumnya, dana desa lebih banyak dialokasikan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dan program pemerintah pusat lainnya.
Selain itu, pihaknya juga dihadapkan dengan masih banyaknya masyarakat yang ada di Desa Perampuan yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini membutuhkan perhatian dari pemerintah, baik pemerintah desa, kabupaten hingga provinsi. Meski demikian, ungkapnya, banyaknya masyarakat yang terjerumus pada kasus narkoba ini disebabkan tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi bahaya narkoba pada generasi muda dan juga masyarakat. Termasuk berencana melakukan pelatihan menjahit dan lainnya, sehingga mereka memiliki kesibukan dan tidak terpengaruh pergaulan negatif lainnya.
Pendamping Desa Perampuan, Abdurrahim, menambahkan selain masalah sosial, pihaknya juga dihadapkan dengan saluran air atau sungai yang meluap saat banjir. Diakuinya, saat memperbaiki talud yang rusak pihaknya dihadapkan dengan dilema. Jika memperbaiki menggunakan dana desa, maka pihaknya dihadapkan dengan masalah hukum. Sementara saat melaporkan ke instansi yang menangani masalah saluran air atau sungai masih belum disetujui, karena dampak genangan air terseut hanya menimpa beberapa keluarga. Untuk itu, pihaknya mengharapkan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB memfasilitasi perbaikan terhadap fasilitas umum yang rusak.
Menanggapi hal ini Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani, jika kedatangan pihaknya ke Desa Perampuan ini adalah menjadi salah satu fasilitator dalam menyelesaikan sejumlah persoalan yang terjadi di masyarakat.
Diakuinya, ini adalah kunjungan perdana ke lokasi desa binaan setelah Jumat Salam diluncurkan Pj Gubernur. Untuk itu, dirinya didampingi beberapa staf di Bakesbangpoldagri menanyakan sejumlah persoalan yang ada di Desa Perampuan dan mencari solusinya.
Terkait persoalan narkoba yang selama ini menjadi permasalahan di Desa Perampuan, pihaknya bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BBNP) NTB siap menggelar sosialisasi di Desa Perampuan. Bahkan, pihaknya menantang pihak desa segera menggelar sosialisasi bahaya narkoba tahun 2023 ini. Untuk itu, pihaknya meminta agar pihak desa segera mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan juga pelajar di Desa Perampuan untuk hadir pada kegiatan sosialisasi dimaksud.
‘’Tidak usah nunggu tahun 2024. Saya tantang pihak desa menggelar sosialisasi tahun 2023 ini. Ayo dipersiapkan semuanya,’’ ujarnya.
Sementara terkait masalah genangan air akibat kerusakan pada talud sungai, pihaknya siap menjembatani dengan pihak berwenang. Menurutnya, sebagai mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pihaknya siap memfasilitasi perbaikan ini. Namun, dalam menyelesaikan ini harus berkoordinasi dengan pihak kabupaten dan instansi yang menanganinya. Dalam hal ini, pihaknya tidak hanya turun sekali, tapi akan turun beberapa kali ke desa binaan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang terjadi. (ham)
