Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) kembali berhasil meraih penghargaan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Terbaik Tahun 2023 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB. TKD Award ini merupakan keempat kali diraih Pemkab Lobar secara berturut-turut, mulai tahun 2020,2021,2022 dan 2023. Bahkan kali ini, kategori penghargaan diperoleh bertambah.
Undangan penyerahan penghargaan TKD Award dari Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB, Fanny Fariyanto telah diterima oleh Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi. Penyerahan penghargaan akan dilakukan Kamis (1/2), di kantor KPPN Mataram.
Dalam surat nomor UND-11/WPB.23/2024 tertanggal 24 Januari 2024 itu, PLT Kakanwil DJPb Provinsi NTB menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, Kanwil Kantor DJPb memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi ketercapaian target atas pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Pemantauan dan evaluasi salah satunya disampaikan melalui Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran TKD Semester II Tahun 2023. Kemudian pihaknya telah melakukan pemeringkatan atas kinerja penyaluran transfer ke daerah oleh pemerintah daerah pada tahun 2023, di mana dalam lampiran hasil pemeringkatan dari Kanwil Kakanwil DJPb provinsi NTB ini, Lobar meraih TKD terbaik untuk tiga kategori. Yakni Kinerja Penyaluran Penyaluran Dana Desa, Realisasi Kontrak DAK Fisik terhadap Nilai Kontrak 100 persen dan Realisasi Penyaluran Dana Desa 100 persen.
“Selanjutnya diinformasikan bahwa kami (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB) akan dilaksanakan rapat koordinasi evaluasi penyaluran TKD Tahun Anggaran 2023, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dengan peringkat kinerja penyaluran terbaik, dan pengenalan aplikasi MANDALIKA,” kata PLT Kakanwil DJPb NTB ini.
Sementara itu, Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi menyampaikan Lobar mendapatkan penghargaan TKD Award pada tiga kategori dari Kemenkeu melalui Kanwil DJPb provinsi NTB.
“Ini penghargaan keempat kalinya (dari 2020,2021,2022 dan 2023) yang kita raih dari Kemenkeu RI,” jelasnya. Bahkan untuk penghargaan kali ini ada tambahan raihan satu kategori yakni Realisasi Penyaluran Dana Desa 100 persen. Di mana tahun-tahun sebelumnya yang diperoleh dua kategori yakni Kinerja Penyaluran Penyaluran Dana Desa dan Realisasi Kontrak DAK Fisik terhadap Nilai Kontrak 100 persen. Yang dinilai dalam penilaian penghargaan ini, menyangkut kinerja atau kemampuan pengelolaan penyaluran transfer ke daerah baik DD dan termasuk DAK.
Kemudian bagaimana ketepatan aturan dan waktu dalam merealisasikan sesuai ketentuan, sebab ada target dalam penyaluran dana transfer ini. Menurutnya, tak semata menyalurkan, namun bagaimana akuntabilitas laporan penggunaan dana transfer ini. Selain itu, output dari penggunaan dana transfer ini juga dinilai. “Bahkan ada tim turun menilai,” ujarnya. (her)
