Mataram (Suara NTB) – Dinas Sosial Kota Mataram perlu mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya, anak jalanan (anjal) dan pengemis marak beroperasi saat bulan Ramadhan.
Anak jalan, pengemis, dan gepeng biasanya beraktivitas di pusat pertokoan dan simpang empat. Berbagai modus dilakukan untuk mendapatkan rasa iba dari pengunjung maupun pengendara. Seperti halnya, di pertigaan Bertais. Pengemis menggunakan pakaian badut untuk menarik perhatian pengendara. Dia berdiri di bawah lampu rambu lalu lintas sembari mengulurkan ember kecil ke arah pengendara. Beberapa pengendara memberikan uang.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Drs. Lalu Syamsul Adnan menerangkann, permasalahan anak jalanan, gepeng, dan pengemis telah dibahas untuk menangani masalah sosial tersebut, saat bulan Ramadhan. Aktivitas anjal, gepeng, dan pengemis sebagai penyakit musiman karena memanfaatkan momen Ramadhan sebagai bulan penuh berkah, sehingga pengunjung pusat perbelanjaan dan pengendaraan memberikan uang sebagai bentuk empati. “Iya, memang mereka memanfaatkan momen tertentu untuk beraktivitas seperti bulan Ramadhan,” kata Syamsul dikonfirmasi pekan kemarin.
Penanganan permasalahan sosial ini, pihaknya melakukan penyisiran dengan membagi petugas menjadi tiga shift. Mereka bekerja mulai jam 08.00-23.00 Wita. Titik yang menjadi target adalah, perempatan jalan terutama di jalan protokol dan lokasi strategis bagi permasalahan kesejahteraan sosial.
Syamsul mengatakan, satgas sosial dalam melaksanakan tugasnya setiap 20 menit melaporkan perkembangan di lapangan. Apabila jumlah anjal atau pengemisnya banyak maka segera dilakukan penyisiran atau razia. “Kalau masih bisa diimbau untuk pulang, maka kita lakukan itu dulu,” katanya.
Mantan Camat Sandubaya ini menyebutkan selama Januari sampai Maret, sekitar empat orang anjal, gepeng, dan pengemis ditangkap. Termasuk manusia silver yang beroperasi di Mandalika. Petugas sebelumnya mengimbau agar menghentikan aktivitasnya, tetapi tetap membandel sehingga ditangkap.
Sebagai besar dikatakan Syamsul, anjal, gepeng, dan pengemis berasal dari luar Kota Mataram. Kedepan, pihaknya bekerjasama dengan daerah lain seperti Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, supaya ada kewajiban dan hak terhadap PMKS yang terjaring razia. Artinya, PMKS ini tidak hanya sekedar dipulangkan, melainkan pemda asal memiliki kewajiban melakukan pengawasan.
“Kita coba rancang nanti kerjasamanya, apakah berupa MoU atau apa. Kalau sudah ada MoU berarti ada hak dan kewajiban yang akan dijalankan,” demikian kata Syamsul. (cem)
