Taliwang (Suara NTB) – Sembari menunggu penetapan hasil Pemilu 2024, KPU daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota segera dihadapkan lagi dengan agenda pemilihan berikutnya, yakni Pilkada serentak. Tak terkecuali KPU Kabupaten Sumbawa Barat, jelang perhelatan pesta demokrasi lokal itu sudah menyatakan siap mengawal pelaksanaannya.
“Untuk Pemilu insyaallah kita tunggu penetapan hasil saja kalau tidak ada PHPU. Nah sekarang kita siap-siap mengadapi tahapan Pilkada ini,” kata Ketua KPU KSB, Herman Jayadi, Rabu (13/3).
Herman mengatakan, payung hukum penyelenggaran Pilkada serentak tahun ini telah dituangkan KPU RI dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024. PKPU itu mengatur tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. “Mengikuti aturan itu sebenarnya jadwal tahapan Pilkada sudah masuk karena terhitung 26 Januari lalu,” paparnya.
Agenda terdekat kaitan dengan persiapan Pilkada 27 November mendatang. Herman menyebut, pihaknya akan mengadakan perekrutan badan adhock yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Proses rekrutmen anggota PPK itu akan dimulai pada 17 April mendatang dan bertahap pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) jelang pencoblosan nanti.
“Mengikuti PKPU 2/2024 itu, kami melakukan rekrutmen ulang anggota PPK, PPS dan KPPS. Tidak kemudian melanjutkan panitia yang bertugas di Pemilu sekarang ya karena ranahnya sesungguhnya berbeda,” beber Herman.
Meski pelaksanaan Pilkada tahun ini berdekatan dengan Pemilu, Herman mengatakan, bukan berarti tantangan yang dihadapi pihaknya akan lebih mudah. Mempersiapkan segala sesuatunya, tetap harus dimulai dari awal terutama mengenai data pemilih. “Data awalnya tentu DPT Pemilu sekarang. Tapi itu harus kita mutakhirkan lagi sebelum dijadikan DPT Pilkada. Dan itu tahapannya seperti dari awal,” papar Herman.
Dari sisi pembiayaan sendiri, Pemda KSB telah menyiapkan anggaran sejak tahun 2023 lalu. Bahkan pasca penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada bulan November 2023, tidak lama setelahnya pemerintah telah mentransfer ke kas KPU sekitar Rp3,4 miliar dari total Rp11,5 anggaran Pilkada 2024 yang disetujui Pemda KSB. (bug)
