Mataram (Suara NTB)- Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menyebutkan bahwa percepatan penurunan stunting di Provinsi NTB sangat menggembirakan. Dari 32,7 persen angka stunting pada tahun 2022 menurun sebesar 8,1 persen, sehingga menjadi 24,6 persen pada tahun 2023 kemarin. Penurunan 8,1 persen ini sekaligus menjadi yang paling besar diantara capaian provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah merespons hal ini dengan baik. Ia mengaku gembira dengan penurunan angka stunting yang sangat progresif di tahun 2023 lalu. Ini tak lepas dari kerja sama semua pihak dengan berbagai strategi dan langkah menurunkan angka stunting di 10 kabupaten/kota di NTB. Menurutnya, kunci dari keberhasilan NTB menurunkan angka stunting ini adalah konsistensi.
“Alhamdulillah, mantap. Bahagia sekali mendengarnya. Konsistensi kuncinya” kata Hj. Sitti Rohmi Djalilah kepada Suara NTB, Rabu 20 Maret 2024 kemarin. Ia berharap agar masalah kesehatan khususnya stunting ini menjadi perhatian khusus Pemda dan dilakukan intervensi yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu Keluarga (Posga) sehingga semakin berkualitas. Hal ini harus diikuti juga dengan pelayanan Puskesmas yang semakin baik, karena Posga dan Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di hulu.
“Sehingga harapan kita untuk menangani masalah kesehatan dari sisi promotif dan preventif tercapai. Bagaimanapun juga, mencegah jauh lebih baik dan efektif dari pada mengobati,” ujar Umi Rohmi, sapaan akrabnya.
Catatan Suara NTB, Pemprov NTB memang sangat gencar melaksanakan sejumlah upaya menurunkan angka stunting. Salah satunya melalui konvergensi Gerakan Bakti Stunting Pemberian Protein Hewani (telur) di Provinsi NTB. Gerakan ini dilakukan dengan perlibatan masyarakat setempat dalam penguatan pendampingan dan motivasi kepada kelompok keluarga beresiko stunting.
Tak lupa juga bahwa penurunan stunting ini erat kaitannya dengan keberadaan Posyandu Keluarga di NTB yang melayani balita, ibu hamil, remaja hingga lansia. Para kader Posyandu akan mendata anak-anak yang berisiko stunting dan melakukan pencegahan secara optimal.
Kemudian edukasi secara komprehensif melalui keterlibatan seluruh unsur/sektor dalam upaya perubahan perilaku hidup sehat. Focus dari Gerakan Bhakti Stunting untuk mencegah stunting pada fase awal 1000 HPK dengan sasaran ibu hamil. Kemudian, dorongan untuk mengkonsumi protein hewani yang lebih dari satu jenis dalam setiap menu makan anak dan tetap mengacu kepada pola makan gizi seimbang.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si mengatakan, penurunan angka 8,1 persen stunting di NTB ini mengindikasikan komitmen dan kebijakan penurunan prevalensi stunting sudah efektif dan on the track, tinggal yang perlu dijaga adalah konsistensi dalam implementasi semua program yang telah dicanangkan.
“Tinggal kita jaga konsistensi dalam implementasinya. Sehingga kalau semua kabupaten/kota konsisten meningkatkan layanan langsung pada setiap Posyandu Keluarga yang ada di setiap dusun/lingkungan di desa-desa, maka kita optimis target 14 persen tahun 2024 akan dapat direalisasikan,” kata Iswandi Rabu 20 Maret 2024 kemarin.
Karena itulah dalam waktu dekat akan diadakan Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan kabupaten/kota untuk memantapkan implementasi Gerakan Atasi Stunting melalui penguatan organisasi dan layanan langsung yang disebut GASPOLL pada setiap desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan program Jumat Salam.(ris)
