Giri Menang (Suara NTB) – Provinsi NTB dinilai sangat layak memiliki pelabuhan khusus ekspor. Mengingat besarnya potensi komoditas ekspor non tambang daerah ini, dan letaknya yang strategis untuk mengakomodir wilayah Indonesia Timur. Pandangan ini disampaikan Agus Mugiyanto, S.P., Kepala Karantina NTB dalam diskusi terkait potensi ekspor dengan media, dan jajarannya, di kantornya di Lembar, Lombok Barat, Rabu 17 April 2024.
Menurutnya, ada sejumlah komoditas ekspor yang dapat terus ditingkatkan di Provinsi NTB. Diantaranya, komoditas kelautan perikanan seperti, mutiara, tuna, rumput laut, lobster, abalone, rajungan, gurita, udang vaname, lobster, dan lainnya.Kemudian komoditas pertanian perkebunan, ada kopi, vanili, tembakau, manggis, rambutan, melon, jagung, mete, nanas, cabai, dan lainnya. Begitu juga hasil-hasil kerajinan seperti ketak dan sejenisnya.
Komoditas – komoditas unggulan non tambang ini, selama ini hanya dikirim melalui daerah lain. Oleh pengusahanya, hanya dijual antar daerah. padahal, komoditas tersebut adalah komoditas yang dicari di pasar global. Komoditas yang ada di NTB, lanjutnya, memiliki peluang pasar di berbagai negara belahan dunia. “Hanya saja, selama ini dijual dan dikirim lewat Jakarta, Surabaya, dan daerah lainnya,” katanya.
Jika dibilang NTB tidak dapat melakukan ekspor langsung, buktinya, manggis bisa dikirim langsung ke luar negeri. Dengan adanya penerbangan langsung ke luar negeri (pesawat udara). Manggis NTB dikirimnya ke China. Meskipun kadang-kadang untuk memenuhi kuota ekspor, harus mendatangkan lagi manggis daerah luar daerah.
“Tapi artinya, kita bisa ekspor langsung sebenarnya. Kita bisa terus mendorong peningkatan ekspor komoditas non tambang kita,” tambahnya.
Kendala tidak dilakukannya ekspor langsung dari Provinsi NTB, lanjut Agus, karena tidak tersedianya fasilitas infrastruktur seperti pelabuhan ekspor.
Seharusnya, menurutnya, NTB harus mendorong pemerintah terkait untuk dibangun pelabuhana yang memenuhi standar ekspor. “Supaya kapal-kapal ekspor bisa masuk kesini. Minimal sekali sebulanlah, kapal ekspor berangkat dari NTB. Harus terus diperjuangkan itu. Kalau begini terus, kapan majunya ekspor kita,” katanya.
Agus menambahkan, upaya-upaya untuk mendorong pelaku usaha melakukan ekspor langsung sudah dilakukan, dan terus akan dilakukan. Balai Karantina NTB sendiri berupaya terus membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikat ekspor dengan mudah, dan ditargetkan zero Notifikasi Non Complain (NNC) atau penolakan di luar negeri.
Balai Karantina NTB juga mendorong pelaku usaha untuk mengurus syarat-syarat ekspornya tanpa melalui perantara (calo). Sehingga tidak menganggap syarat ekspor itu sulit, dan mahal. “Di daerah ini saya tidak menemukan adanya calo yang menyediakan jasa mengurus izin-izin ekspor. Kalau di daerah lain ada kasus-kasus seperti itu. Sehingga biaya ekspor oleh pelaku usaha dianggap mahal. Kita sangat terbuka untuk itu, kita dorong pelaku usaha mengurus sendiri izin ekspornya. Karena biayanya juga sangat murah dan langsung dikirim ke kas negara, tidak boleh ada transaksi langsung,” imbuhnya.
Selain itu, kata Agus, pihaknya juga tetap melakukan koordinasi dengan para stakeholder terkait di daerah ini. Seperti Bank Indonesia, Dinas Perdagangan, dan lainnya. Ia juga berharap, kemandirian ekspor pengusaha-pengusaha lokal terus meningkat. Sehingga tidak lagi menjual komoditasnya setengah jadi/gelondongan antar daerah. sebab, ada keuntungan ikutan lainnya yang bisa didapatkan jika diekspor langsung dari NTB. (bul)
