Mataram (Suara NTB)- DPD PDI Perjuangan (PDIP) angkat bicara terkait mundurnya H. Lalu Budi Suryata sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB dan sekaligus sebagai kader Partai Banteng Moncong Putih. PDIP NTB memastikan, mundurnya Budi tak memberi pengaruh apapun. ”Malah kader kami mulai dari anak ranting, ranting, dan anak cabang, justru sangat nyaman dengan mundurnya Budi,” kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Ruslan Turmuzi, dalam keterangan pers di Kantor DPD PDIP NTB, Kamis 18 April 2024. Pada Kamis, DPD PDIP NTB memang tengah menggelar rapat lengkap yang dihadiri seluruh pengurus DPD PDIP NTB. Termasuk Ketua DPC PDIP 10 kabupaten/kota di NTB, dengan agenda utama membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Mulai Kamis (18/4), DPD PDIP NTB membuka pendaftaran calon kepala daerah mulai dari tingkat provinsi untuk calon gubernur hingga calon bupati dan walikota di 10 kabupaten/kota di NTB.
Setelah pembahasan agenda utama rampung, Ruslan mengungkapkan, ada yang mengusulkan agenda tambahan terkait mundurnya Budi Suryata. Hingga Kamis, DPD PDIP NTB sebetulnya kata Ruslan, belum menerima surat pengunduran diri Budi Suryata tersebut. Para pengurus DPD baru mengetahui hal tersebut dari pemberitaan media massa. Dan belakangan, Budi Suryata kemudian mengirimkan file digital surat tersebut secara personal ke sejumlah pengurus.
Surat pengunduran diri Budi Suryata itu tertanggal 16 April 2024 dan ditujukan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dengan tembusan DPD PDIP NTB, DPC PDIP Sumbawa, dan untuk kebutuhan arsip. Dalam surat yang salinannya didapat awak media tersebut, Budi menyatakan alasan pengunduran dirinya lantaran sudah tidak nyaman dan tidak sejalan dengan kepemimpinan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB. ”Karena pemberitaan sudah meluas, terpaksa walaupun belum resmi kami terima suratnya, kami memberikan tanggapan. Yang pasti, hari ini, PDIP solid mulai dari anak ranting hingga ke DPP. Fokus kami saat ini adalah pemenangan Pilkada Serentak sesuai instruksi DPP,” kata Ruslan.
Mundur sebagai kader partai dan juga dari posisinya sebagai Sekretaris DPD PDIP NTB, sepenuhnya kata Ruslan adalah hak Budi Suryata. Tak ada kader PDIP yang hendak menahan-nahannya untuk menjalankan haknya tersebut. PDIP NTB sama sekali tak terganggu. Apalagi tidak nyaman. Terkait alasan Budi Suryata yang mundur lantaran tidak nyaman dan tidak sejalan dengan kepemimpinan Ketua DPD PDIP NTB, seluruh kader PDIP NTB juga tidak mengerti dengan hal tersebut.
Ruslan menegaskan, selama di PDIP, Budi telah mendapatkan privilege begitu banyak dalam rentang waktu dua dekade terakhir. Budi Suryata dikader oleh partai dan terpilih menjadi Anggota DPRD Sumbawa. Kemudian oleh partai, dia diberi amanah dan kepercayaan untuk duduk sebagai Ketua DPRD Sumbawa selama dua periode. Selanjutnya Budi menjadi Anggota DPRD NTB, dan kembali diberi amanah oleh partai sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD NTB yang dijabatnya hingga saat ini. Sebagai kader yang sama-sama duduk di DPRD NTB seperti Budi, Ruslan menyebut dirinya bahkan sempat merasa ”cemburu” dengan privilege yang diperoleh Budi, mengingat Ruslan adalah salah satu kader senior di PDIP NTB. Di DPRD NTB saja, Ruslan sudah terpilih berturut-turut selama lima periode.
Karena itu, jika kini ujug-ujug Budi Suryata menyatakan tidak nyaman, banyak yang bertanya akan hal tersebut. Karena itu, secara pribadi, Ruslan menilai Budi sepertinya sudah kufur nikmat, mengingat begitu banyaknya privilege yang telah diberikan oleh partai kepadanya. ”Kalau hari ini Budi mengaku tidak nyaman, dalam persoalan apa? Karena nggak diusulkan jadi calon Bupati di Sumbawa? Lha, ini proses pendaftarannya saja kan baru kita mulai buka,” kata Ruslan. Karena itu, alasan tidak nyaman yang disebut Budi dalam suratnya, kata politisi asal Lombok Tengah ini, menjadi tidak rasional. Dan malah sebaliknya, justru seluruh kader PDIP NTB yang kini merasa nyaman dengan keluarnya Budi dari PDIP. Apalagi kalau mempertimbangkan kontribusi, kinerja, dan cara Budi bekerja selama ini.
Dalam rapat lengkap kemarin pun, DPD PDIP NTB telah menetapkan Dr. Hakam Ali Niazi sebagai Sekretaris DPD PDIP NTB menggantikan posisi Budi. Sebelumnya, di kepengurusan Hakam adalah Wakil Sekretaris. ‘’Kami seluruh kader solid. Hak Budi mengundurkan diri, dan kami tinggal buat keputusan. Kami nggak terlena dan terpengarih akan hal tersebut,” ucap Ruslan menegaskan. Terkait posisi Budi Suryata di DPRD NTB, penggantian antar waktu tidak memungkinkan dilakukan. Karena itu, Budi akan tetap dalam posisinya sebagai legislator di DPRD NTB hingga akhir Agustus 2023. Pendaftaran Cakada
Sementara itu, terkait pendaftaran bakal calon kepala daerah, PDIP NTB secara resmi membuka kesempatan kepada figur-figur terbaik Bumi Gora untuk menjadi calon bupati dan walikota melalui PDIP. Sementara untuk bakal calon Gubernur, PDIP telah menetapkan mengusung kadernya sendiri yakni HW Musyafirin, yang merupakan Bupati Sumbawa Barat dua periode.
”PDIP NTB secara resmi membuka pendaftaran bagi figur-figur terbaik yang ingin duduk di jabatan eksekutif sebagai bupati dan wali kota di sepuluh kabupaten/kota di NTB,” kata Ruslan. Pendaftaran tersebut kata dia, terbuka untuk kader PDIP maupun non kader. Saat ini, PDIP memiliki suara signifikan di DPRD Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Utara, Kabupaten Bima, Kota Bima, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Raihan kursi di lembaga legislatif tersebut menjadi modal utama bagi PDIP menatap pilkada serentak yang pemungutan suaranya digelar 27 November 2024. PDIP kata Ruslan juga membangun komunikasi dengan partai lain untuk mengusung kandidat dalam Pilkada. Terbuka juga peluang bagi tokoh dan kandidat yang mendaftar ke PDIP dengan membawa dukungan yang telah diperoleh dari partai lain. (r)
