Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram menggelar rapat evaluasi serapan keuangan dan fisik triwulan I penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024. Lima pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) ditegur, karena realisasi keuangan dan fisik rendah.
Lima pimpinan OPD sebut Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pada Rabu 24 april 2024 yakni, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dari pagu anggaran Rp11,8 miliar terealisasi keuangan fisik 7,75 persen dan realisasi fisik 9,90 persen. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari anggaran yang dikelola Rp12,2 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai Rp1,1 miliar lebih atau 9,44 persen.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Mataram sangat besar mengelola anggaran mencapai Rp429 miliar tetapi baru terealisasi 8,15 persen atau Rp34,9 miliar lebih. Sementara, realisasi fisik baru mencapai 8,23 persen. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram dari pagu anggaran Rp74,3 miliar lebih baru terealisasi keuangannya 5,76 persen atau Rp4,2 miliar lebih. Untuk realisasi fisik baru mencapai 7,69 persen.
Capaian paling rendah adalah Dinas Pariwisata Kota Mataram dari pagu anggaran Rp25 miliar, realisasi keuangan hanya 3,10 persen atau Rp776,3 juta dan realisasi fisik 5,91 persen. “Saya tegur lima OPD ini karena realisasi mereka rendah,” terang Sekda.
Secara keseluruhan pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram mencapai Rp1,6 triliun lebih. Target serapan keuangan dan fisik di triwulan I, semestinya 20 persen. Akan tetapi, realisasi serapan keuangan baru mencapai Rp223,9 miliar lebih atau 13,27 persen dan fisik 15,50 persen.
Alwan menambahkan, progres capaian secara umum relatif lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun ditemukan OPD teknis memiliki serapan keuangan rendah karena menunggu petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Seperti di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, harus menunggu petunjuk teknis untuk pengadaan alat kontrasepsi. “Mereka baru menerima draf petunjuk teknis saja,” jelasnya.
Khusus Dinas Pariwisata dengan serapan fisik maupun keuangan paling rendah diminta mempercepat perencanaan serta pelaksanaan kegiatan agar disegerakan. Seperti pembebasan gedung di Ampenan juga dipercepat.
Sekda mendorong OPD teknis untuk mempercepat belanja barang dan jasa yang perlu dipercepat. Evaluasi serapan keuangan dan fisik dinilai berbeda dari tahun sebelumnya. Permintaan Walikota Mataram H. Mohan Roliskana sebut Alwan, harus melibatkan camat dan lurah, sehingga pelaksanaan program di bawah juga diketahui oleh kepala wilayah. (cem)
