Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram H. Mohan Roliskana meminta badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) segera memproses pengisian jabatan kosong. Kekosongan jabatan yang terlalu lama dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan masyarakat. “Iya, saya sudah minta untuk segera dilakukan pengisian,” kata Walikota ditemui usai menghadiri halal-bihalal PGRI di RTH Pagutan pada Rabu 8 mei 2024. Walikota menyebutkan, dua jabatan akan kosong adalah Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram. Surat permohonan pengisian telah kirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mekanismenya diserahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat, apakah melalui pengisian atau pergeseran pejabat.
Mohan menyadari bahwa jabatannya sebagai walikota akan segera berakhir, tetapi pengisian jabatan ini sangat penting sehingga perlu memberikan alasan yang rasional kepada pemerintah pusat agar diberikan izin untuk pengisian jabatan. “Kalau jabatan terlalu lama kosong juga tidak bagus dan akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” terangnya. Dijelaskan, mekanisme pengisian jabatan Dukcapil berbeda dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) lainnya. Kemendagri akan meminta tiga usulan nama pejabat setingkat eselon II. Selanjutnya, mereka akan diwawancara oleh Dirjen Administrasi Kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri.
Walikota menegaskan, jabatan Disdukcapil dan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, sangat penting untuk segera diisi. Demikian pula dengan jabatan camat tidak boleh terlalu lama kosong. “BKD dan camat juga tidak boleh terlalu lama kosong,” tegasnya. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menambahkan, pengajuan izin pengisian jabatan sedang diproses. Untuk mengajukan izin mutasi atau pengisian harus melalui Pemprov NTB kemudian dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri. “Kita sedang proses sekarang ini,” tambahnya.
Sekda menegaskan, paling prioritas diajukan adalah jabatan Kadis Dukcapil. Mekanisme pengisiannya berbeda dengan OPD lainnya. Dirjen Adminduk Kemendagri langsung mewawancari calon yang bakal mengisi jabatan tersebut,sehingga membutuhkan waktu cukup lama dibandingkan dengan pengisian jabatan pimpinan OPD lainnya. (cem)
