Taliwang (Suara NTB) – Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB menggelar acara sosialisasi dan bimbingan teknis monitoring evaluasi (Bimtek Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan yang digelar, Kamis 16 mei 2024 itu difasilitasi langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat.
Agenda Monev KI NTB ini sasarannya adalah memantau kualitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) daerah. Selain itu diadakan juga Bimtek terhadap personil PPID Utama dan PPID Desa.
Kepala Diskominfo KSB, Abdul Muis dalam sambutan penerimaannya mengatakan, kegiatan KI NTB ini sangat baik untuk mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Ini salah satu cara yang tepat untuk membantu kami di daerah agar PPID kami semakin baik,” katanya.
Pada forum Bimteknya, Muis meminta para PPID dan PPID Desa mengikuti seluruh rangkaian kegiatannya. Sebab forum itu kata dia adalah ladang ilmu yang sangat bagus untuk meningkatkan kapasitas para pejabat PPID. “Terutama PPID Desa karena temanya ini jelas keterbukaan informasi publik (KIP) desa,” cetusnya.
Dalam meningkatkan kualitas PPID daerah, Pemda KSB terus melakukan berbagai inovasi. Di mana salah satu inovasinya adalah memberikan penghargaan pada petugas PPID Pembantu di tingkat OPD. “Bulan Juni nanti akan kita buat penilaian dan akan kita beri penghargaan paling tidak 5 PPID Pembantu (OPD). Dan ke depan terhadap desa juga akan kami adakan hal yang sama,” janjinya.
Sementara itu ketua KI NTB, Sansuri menyampaikan terima kasih atas fasilitas Diskominfo KSB untuk kelancaran kegiatan sosialisasi dan Monev kali ini. “Ini adalah salah satu tugas kami. Dan paling utama yang kami Monev sebenarnya adalah PPID Utama di tiap kabupaten/kota,” katanya.
Terkait pengelolaan PPID di KSB, Sansuri memberikan apresiasi. Menurut dia, KSB saat ini sudah pada jalur yang benar dalam menjalankan fungsi PPID di mana hal itu dapat dibuktikan dengan statusnya terkini yang sudah pada taraf Informatif. “Kemarin masuk kategori informatif kedua. Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan,” harapnya.
Mengenai kegiatan PPID Desa, Sansuri menjelaskan, agenda itu adalah salah satu program terobosan KI NTB. Desa-desa di NTB didorong berinovasi bagaimana kemudian mengembangkan sistem PPID-nya semakin baik. “Ini tahun kedua, sebelumnya ada 10 desa tiap kabupaten/kota yang kita kawal. Tapi tahun ini kita sepakati 5 desa saja,” paparnya.
Adapun desa yang mengikuti kegiatan ini, kata Sansuri disyaratkan telah memiliki website dan PPID aktif. Menurut dia hal itu dalam rangka memudahkan proses evaluasi yang dilaksanakan secara daring oleh KI NTB. “Karena kita monitoringnya sudah online tidak ada manual lagi sehingga syaratnya desa harus punya website,” urainya.
Terakhir Sansuri mengatakan, KI NTB selama ini membuka ruang seluas-luasnya bagi para pihak berkepentingan untuk berkonsultasi terkait berbagai hal mengenai pengelolaan PPID. “Kami terbuka 24 jam. Jadi kalau selesai kegiatan ini dan masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan hubungi kami kapan pun,” tukasnya. (bug/*)
