Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram menambah alokasi anggaran senilai Rp130 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024.
Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pada Selasa 28 Mei 2024. menjelaskan, pembahasan kerangka umum anggaran dan plafom penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024, hanya fokus pada penyesuaian usulan organisasi perangkat daerah dengan kemampuan anggaran daerah. Pimpinan OPD memiliki banyak usulan, tetapi dilihat skala prioritas program sehingga menjadi prioritas pembiayaan di APBD perubahan. “Jadi, kita lihat skala prioritas dari usulan OPD,” terang Alwan.
Dia mengakui, penambahan anggaran berupa gaji, pembiayaan jaminan kesehatan nasional, serta program prioritas yang menjadi visi-misi Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Program yang menjadi visi-misi berupa peningkatan sarana-prasarana, peningkatan pelayanan kesehatan, serta program penunjang lainnya.
Sekda menambahkan, pergeseran anggaran juga dilakukan dari capaian-capaian organisasi perangkat daerah. “Jadi ada pergeseran-pergeseran dari OPD untuk menunjang program,” sebutnya.
Alwan menyebutkan, penambahan anggaran pada APBDP mencapai Rp130 miliar. Alokasi anggaran untuk pembiayaan di OPD untuk menyelesaikan program prioritas yang menjadi visi-misi kepala. Selain itu, ada juga mandatori spending seperti dana alokasi khusus, Inspektorat, gaji guru dan PNS yang diangkat, gaji 13 dan kebijakan pembayaran TPP 13 bagi ASN. “Banyak untuk gaji, bukan ranah prasarana,” jelasnya.
Pihaknya harus melakukan penyesuaian serta percepatan penyelesaian program sesuai visi-misi kepala daerah. Masa jabatan walikota dan wakil walikota seharusnya lima tahun dimajukan menjadi empat tahun. Oleh karena itu, sisa satu tahun ini dipercepat.
Alwan menegaskan, penambahan alokasi anggaran Rp130 miliar belum final, karena harus melakukan penyesuaian dan pergeseran terhadap kebutuhan anggaran OPD. “Jadi belum final. Kita masih melihat kebutuhan dari OPD,” demikian kata Alwan. (cem)
