Mataram (Suara NTB)- Menurunkan angka stunting dengan target angka yang cukup tinggi memiliki tantangan tersendiri. Bahkan hal ini menjadi pekerjaan yang berat. Anga stunting di Provinsi NTB berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 24,6 persen dan akan diturunkan menjadi 14 persen di tahun 2024. Sehingga angka yang harus diturunkan lebih dari 10 persen hingga akhir tahun ini.
Kepala Bappeda NTB Dr. Ir. H Iswandi, M.Si saat memberikan sambutan di dalam rapat koordinasi Stunting Tingkat Provinsi NTB Tahun 2024 yang berlangsung Rabu 29 Mei 2024 kemarin mengatakan, penanggulan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di NTB jadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan tahun ini.
Terkait dengan penurunan stunting ini, Provinsi NTB mendapat pujian dari banyak pihak lantaran menjadi salah satu provinsi yang tercepat penurunan stuntingnya di tahun 2023 yaitu 8,1 persen. Hal ini tak lepas dari kolaborasi banyak pihak secara sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan angka yang menggembirakan.
“Pada hari ini kita menggelar Rakor untuk memastikan dari 24,6 persen angka stunting di 2023 menjadi 14 persen. Kami berharap bisa turun 12 persen tahun ini,” kata Iswandi saat memberikan sambutan mewakili Pj Gubernur NTB.
Ia mengatakan, stunting memiliki hubungan dengan kemiskinan. Sehingga Pemprov NTB sedang berupaya menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem menjadi nol persen tahun ini. NTB dengan angka kemiskinan yang mencapai 13,85 persen dengan jumlah 2,64 persen kemiskinan ekstrem tahun 2023 harus diturunkan menjadi nol persen tahun ini.
“Kalau dituntaskan tahun 2024 menjadi nol persen, maka kemiskiann di NTB maksimal berada di bawah 10 persen,” katanya.
Iswandi mengatakan, isu kemiskinan ekstrem dan stunting merupakan pekerjaan besar semua pihak untuk memastikan NTB di tahun 2045 dapat menempatkan diri sebagai provinsi yang maju. Tahun 2045 Indonesia ditargetkan akan masuk dalam jajaran negara maju dengan pedapatan per kapita yang tinggi, maka NTB pada saat juga diproyeksikan menjadi daerah yang maju.
“Kita harus selesaikan dua isu besar di NTB ini,” ujarnya.
Salah satu rumus yang penting yaitu memastikan bahwa 2,64 persen kemiskinan ekstrem itu bisa dientaskan dengan program-program dari pemerintah. Pemberian program yang tepat sasaran akan mengeluarkan NTB dari kemiskinan ekstrem yang saat ini masih jadi atensi bersama.
Masyarakat miskin ekstrem menurut Bank Dunia adalah masyarakat dengan paritas daya beli di bawah USD 1,9 per hari atau Rp 11.941 per orang per hari. Dalam konteks ini, penduduk miskin diukur dari konsumsi makanan dan nonmakanan yang didasarkan pada ukuran moneter yang disebut garis kemiskinan (GK). Sedangkan garis kemiskinan nasional adalah Rp 472.525 per kapita per bulan, yang setara dengan US$2,51 per orang per hari. (ris)
