Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram bersama Asean Development Bank (ADB) dan Balai Perumahan dan Pemukiman Wilayah Provinsi NTB membahas teknis pembangunan instalasi pengolahan limbah komunal di Kelurahan Tanjung Karang. IPAL komunal dapat menjangkau atau melayani 13.500 rumah tangga di Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela.
Kepala BPPW Provinsi NTB, Yanuar S Nugroho menjelaskan, pihaknya bersama Asean Development Bank telah mengecek lokasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal yang disediakan oleh Pemkot Mataram yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang. Proses selanjutnya, penyiapan administrasi dan dokumen lainnya untuk kesiapan lelang. Tender ditargetkan semester III atau paling lambat September, karena pengerjaan proyek ini dimulai tahun 2025 dengan sistem multiyear. “Karena format lelangnya dari ADB jadi proses lelang agak panjang mengikuti format yang tidak biasanya. Dari internasional juga bisa ikut lelang,” terang Yanuar dikonfirmasi usai rapat di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram pada Jumat 7 juni 2024.
Pemkot Mataram dinilai memiliki komitmen bagus terbukti dengan penyediaan lahan serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Pembangunan IPAL menurutnya, memiliki dampak positif terutama terciptanya sanitasi yang lebih baik dan aman. Selama ini, safety tank lokal yang dibangun warga sifatnya layak. Dengan IPAL komunal akan diolah terpadu dan dipastikan limbahnya terolah dengan baik. Â “Jadi masyarakat tidak perlu buat kakus. Nanti di IPAL langsung diolah,” ujarnya.
Dijelaskan, pengerjaan IPAL komunal diperkirakan selama tiga tahun dan diharapkan 2029 sudah bisa selesai. Tempat pengolahan limbah ini, ditargetkan melayani 13.500 sambungan rumah tangga di dua kecamatan yakni, Ampenan dan Sekarbela dengan kapasitas 8.000 meter kubik per hari, tetapi jika bagus bisa menjadi 24.000 per hari.
Yanuar menegaskan, pelayanan IPAL tidak menutup kemungkinan mengarah ke komersil dengan melayani hotel dan pusat perbelanjaan. Konsekuensinya pengusaha harus mengeluarkan biaya. “Kita pilot project limbah rumah tangga dulu. Nanti bisa mengarah ke komersil,” jelasnya.
Di satu sisi, penunjukan atau dipilihnya Kota Mataram untuk program IPAL komunal karena dinilai kooperatif, lahan tersedia serta dokumen persyaratan lainnya terpenuhi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Widiahning menambahkan, Pemkot Mataram memiliki kewajiban menyediakan lahan untuk pembangunan IPAL komunal tersebut. Lahan telah disiapkan dan tinggal pendampingan sosialisasi ke masyarakat.”Kebutuhan administrasinya telah selesai,” ujarnya.
Kapasitas layanan IPAL komunal diakui mencapai 13.500 hingga 24.000 rumah tangga. Pembangunan tahap pertama menjangkau 4.000 rumah tangga. Sisanya 9.500 rumah tangga akan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk membangun jaringan, sehingga pembiayaan diupayakan melalui dana alokasi khusus.
Lale mengatakan, proyek sambungan diperkirakan sampai tahun 2029. Dampak dari pengerjaan akan disosialisasikan dari pintu ke pintu, terutama kawasan yang dilintasi untuk pemasangan pipa. “Kita akan didampingi ADB untuk sosialisasi door to door,” katanya.
Kata Lale, tidak ada kriteria rumah tangga yang menjadi sasaran pemasangan perpipaan tersebut, melainkan melayani masyarakat di dua kecamatan. (cem)
