Mataram (Suara NTB) –Pemerintah Kota Mataram terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk memastikan jadwal pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun pengadaan 2024. Pelaksanaannya menunggu pengumuman resmi dari panitia seleksi nasional (Panselnas).Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono menjelaskan, proses penerimaan dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diawali dengan verifikasi faktual oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI. Hasil verifikasi faktual diserahkan oleh Badan Kepegawaian Negara kepada panitia seleksi nasional (Panselnas). “Panselnas kemudian mengumumkan dan bersurat resmi ke pemda untuk jadwal tes. Jadwal ini yang masih kita tunggu,” terangnya.
Yoyok, sapaan akrab Kepala BKPSDM ini menyebutkan, dua instansi/lembaga sedang memperjuangkan formasi jabatan mereka. Yakni, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemenkes dan Kemendikbud memiliki aplikasi sendiri untuk database guru dan tenaga kesehatan. Misalnya, Kemendikbud memiliki aplikasi data pokok pendidik (dapodik).Formasi yang diajukan dari usulan awal harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kedua kementerian itu bisa saja mengubah dan memperbaiki formasi jabatannya, sehingga mendapatkan formasi. “Kemenkes dan Kemendikbud memperjuangkan uraian rincian formasinya, karena dalam sistem harus ada rumah jabatannya dulu untuk bisa masuk sesuai formasi yang dibutuhkan,” jelasnya.
Yoyok tidak berani memastikan jadwal pelaksanaan tes CPNS dan PPPK, meskipun informasi yang beredar di media sosial bahwa pelaksanaan tes di bulan Juni atau Juli. Pihaknya tetap berpatokan pada surat resmi dari Panselnas. “Iya, di media online dan media sosial beredar pelaksanaan tes di bulan Juni atau Juli. Kalau kami tetap menunggu surat resmi dari Panselnas,” timpalnya.
Diketahui, Pemkot Mataram mengadakan pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diusulkan ke pemerintah pusat sebanyak 685 formasi. Terdiri dari usulan tenaga kependidikan untuk calon pegawai negeri sipil sembilan formasi dan PPPK sejumlah 96 formasi, sehingga total formasi tenaga kependidikan 105 formasi.
Sementara, tenaga kesehatan yang diusulkan 13 formasi untuk CPNS dan 87 formasi untuk PPPK. Untuk tenaga teknis diusulkan 80 formasi untuk CPNS dan 400 formasi untuk PPPK.
Pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Badan Kepegawaian Negara kemudian memberikan rekomendasi untuk formasi tenaga kependidikan hanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sejumlah 96 formasi.
Tenaga kesehatan sejumlah 13 formasi untuk calon pegawai negeri sipil dan 87 formasi PPPK. Tenaga teknis tidak mengalami perubahan yakni, 80 formasi CPNS dan 400 formasi PPPK. Secara keseluruhan formasi yang diterima Kota Mataram, 676 formasi CPNS dan PPPK. (cem)
