Mataram (Suara NTB) –DPP PDIP telah resmi memberikan surat tugas pada, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan HW Musyaifirin (Rohmi-Firin) untuk maju sebagai pasangan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) di Pilkada Gubernur 2024.
Penyerahan surat tugas dilakukan dua orang pengurus DPP yang menjadi pengampu Pemilukada NTB yakni, Nusyirwan Soejono dan I Made Urip, dan surat tugas itu diterima langsung oleh Bacawagub Musyafirin usai Rapat DPD PDIP NTB yang diperluas.
Sekretaris DPD PDIP NTB Hakam Ali Niazi mengatakan bahwa pemberian surat tugas pada paslon Bacagub dan Bacawagub kali ini, agar mereka bisa lebih fokus untuk menyapa seluruh lapisan masyarakat hingga para tokoh agama dan tokoh masyakarat di semua wilayah di Provinsi NTB.
“Yang pasti untuk Provinsi NTB, yang baru dapat surat tugas dari DPP adalah Paslon Rohmi-Firin. Untuk Paslon lainnya di 10 kabupaten/kota on process,” katanya Hakam.
Menurut Hakam, rapat DPD PDI Perjuangan NTB yang diperluas dengan dihadiri 10 Ketua DPC dan Sekretaris. Serta dihadiri langsung oleh pengurus DPP, adalah dalam rangka mendengarkan laporan dan paparan para Ketua DPC PDIP di NTB terkait progres kinerja mereka dalam rangka menyerap aspirasi dan siapa-siapa saja figur yang sudah mendaftar di masing-masing DPC setempat.
“Intinya, laporan dari DPC itu menjadi bahan DPP untuk memutuskan siapa figur terbaik yang akan diusung di Pilkada Serentak 2024,” ujar Hakam.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa DPP partai memberi ruang pada semua DPC PDI Perjuangan di NTB untuk membangun kerjasama politik dengan parpol yang dianggap memiliki visi yang sama untuk memajukan daerahnya.
Selanjutnya, kata Hakam, jika ada figur potensial yang bisa sejalan dengan semangat PDI Perjuangan untuk menyejahterakan masyarakat dan pro ke wong cilik. Tentu partai akan memberikan sinyal untuk memberikan surat tugas hingga berlanjut ke rekomedasi partai.
“Maka, penjajakan harus terus dilakukan. Yang pasti PDI Perjuangan siap bekerjasama dengan parpol dan figur calon kepala daerah yang siap berkerja ikhlas menyejahterakan masyarakat,” tegas Hakam.
Terkait kapan surat tugas akan dikeluarkan DPP pada wilayah lainnya di NTB. Hakam menyebut hal itu belum bisa dapat dipastikannya. “Untuk soal waktu kapan itu menyangkut surat tugas dan rekomendasi itu adalah wewenang DPP. Tentunya, DPP sebelum memutuskan dalam rapat pleno akan juga mempertimbangkan banyak aspek. Salah satunya adalah hasil survei,” pungkasnya. (ndi)
