Mataram (Suara NTB)- Tingkat kekurangan rumah atau backlog di Provinsi NTB tercatat masih tinggi, mencapai 204.492 rumah. Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya mengurai backlog agar jumlahnya tak semakin banyak.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB, Sadimin di Mataram, Selasa 26 JUNI 2024 menyampaikan, kekurangan rumah di Kota Mataram sebanyak 27.887 unit. Lombok Barat 27.376 unit. Lombok Tengah 31.074 unit. Lombok Timur 67.005 unit. Lombok Utara 4.991 unit. Sumbawa Barat 6.209 unit. Sumbawa 11.938 unit. Dompu 7.671 unit. Bima 2.746 unit dan Kota Bima 7.595 unit.
Kekurangan rumah ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan rumah baru, harga rumah yang semakin mahal, dan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.
Kekurangan rumah ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak huni rentan terhadap berbagai penyakit, seperti penyakit menular dan penyakit pernapasan. Selain itu, mereka juga kesulitan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang layak.
Untuk menangani kekurangan rumah ini, lanjut Sadimin, pemerintah daerah sudah mengusulkan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), di Lombok Timur, dan Lombok Barat. “Kita sudah usulkan beberapa lokasi. Tapi tidak semua bisa dipenuhi. Apalagi tahun ini sudah akhir pemerintahan (Jokowi),” ujarnya.
Selain itu, kekurangan rumah juga ditangani dengan pembangunan kawasan yang dibangun oleh para pengembang. Pada tahun 2023, pembangunan unit baru oleh pengembang sebanyak 5.918 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 1.948 non MBR. Rusus didukung APBN sebanyak 28 unit, dan dibangun masyarakat 31 unit.
“Backlog salah satunya dipengaruhi peningkatan populasi penduduk. Ada yang baru nikah tapi belum punya rumah. Harusnya punya rumah dulu baru nikah,” katanya berseloroh. Selain itu, kata Sadimin, untuk mengurangi backlog ini, upaya bersama harus terus dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
“Tidak bisa sendiri. Penanganannya harus bersama-sama. Lapangan pekerjaan harus terus dibuka. Kalau ekonominya sudah kuat, otomatis masyarakat akan bisa membuat rumah sendiri, atau mencicil rumah,” demikian Sadimin. (bul)
