Giri Menang (Suara NTB) –Capaian cakupan Imunisasi di NTB tinggi, masuk lima besar nasional. Namun beberapa daerah perlu digenjot, karena cakupan imunisasinya masih rendah dibanding daerah lain di NTB. Selain itu, sinkronisasi data capaian imunisasi juga perlu dilakukan mengingat data hasil laporan melalui aplikasi berbeda dengan manual.Kaitan dengan itu, pihak Pemprov NTB bersama Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) NTB didukung Unicef mendorong semua daerah menggenjot capaian imunisasi. Ketua IAKMI Pengurus Daerah NTB H. Mohammad Abdullah, SKM., MQH., mengatakan, Kamis 30 Mei lalu pihaknya bersama Dikes NTB dan UNICEF sudah melakukan workshop advokasi peran fasilitas Layanan Kesehatan dan lintas sektoral terkait dalam upaya meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan imunisasi di NTB tahun 2024.
Provinsi NTB sebetulnya untuk cakupan imunisasi dasar lengkap dan anak usia di bawah sudah tinggi. “Kita sudah termasuk lima besar nasional, namun ada gap antara beberapa kabupaten yang cakupannya masih belum sama dengan yang lain,masih tertinggal,” katanya kemarin.Kemudian, ada beberapa problem entry data pada aplikasi Asik Kemenkes. Pihak Kemenkes, meminta agar tidak hanya melaporkan agregat cakupan, namun di entry by name by address. Hal ini di beberapa daerah belum tertib.
Menurutnya, jika disandingkan antara hasil rekapan atau manual dengan aplikasi Asik masih ada gap atau berbeda. Hal ini terlihat pada Imunisasi dasar lengkap di provinsi NTB tahun 2023 berdasarkan laporan melalui aplikasi ASIK mencapai 81.3 persen. Angka ini belum mencapai target. Namun kalau mengacu laporan manual menunjukkan capaian sebesar 94.4 persen.
Ke depan pelaporan harus diperbaiki oleh semua fasilitas kesehatan (faskes) yang melayani imunisasi harus entri melalui aplikasi Asik. Selain itu dari sisi alokasi biaya vaksin. Alokasi vaksin ini sudah dihitung cukup untuk semua anak. Termasuk mereka yang melakukan vaksinasi di faskes swasta baik klinik maupun RS swasta. Ke depan diharapkan ada kolaborasi sehingga droping vaksin dari pemerintah atau Dikes, sehingga itu nanti mengurangi komponen pembiayaan atau tarif pasien.
Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi NTB, H. Badarudin, S.Kep., Ns., MM., mengatakan, pihak Pemprov NTB terus berupaya menggejot pelayanan imunisasi ini melalui berbagai kegiatan dann kebijakan. Termasuk bagaimana sinkronisasi data capaian cakupan. “Karena itu kita bertemu dengan lintas sektor, ada organisasi profesi, Dikbud, pemdes, Dinas Sosial. Harapan kita semua orang tahu peran fungsi masing-masing, sehingga harapannya kedepan bisa mencapai hasil yang maksimal,”harapnya.
Sementara itu, Alfian selaku Health Officer Unicef, mengatkan pihak Unicef medukung pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan imunisasi. Salah satunya melalui pertemuan workshop melibatkan lintas sektor, baik rumah sakit, rumah sakit swasta dan klinik swasta yang ada di beberapa daerah. Tujuannya untuk memastikan kualitas layanan di faskes swasta maupun puskesmas kualitasnya sama. (her)
