Mataram (Suara NTB) – Anggota wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB menyambut baik kehadiran Penjabat (Pj) Gubernur NTB yang baru, Mayjen TNI (Purn) Dr Hasanuddin. Ditengah masa transisi pergantian kepala daerah pada Pilkada serentak NTB 2024 ini, kehadiran Hasanuddin dinilai akan menciptakan kondusifitas yang lebih baik, terutama terkait isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani. Dia menyebutkan pihaknya merasa sangat optimis dengan kehadiran PJ Gubernur NTB yang baru dapat membawa angin segar terhadap terwujudnya netralitas ASN di tubuh birokrasi pemerintah provinsi NTB ditengah tingginya dinamika politik jelang Pilkada.
“Saya percaya Pj Gubernur yang baru ini tidak memiliki kepentingan apapun di NTB kecuali hanya menjalankan tugas dari pemerintah pusat untuk memimpin NTB pada masa transisi ini,” kata Hadrian saat dikonfirmasi usai rapat paripurna di DPRD NTB pada Senin (1/7) kemarin.
Karena itu, ketua DPW PKB NTB itu mengharapkan agar betul-betul menunjukkan sikap netralnya kepada semua kontestan yang akan maju bertarung di Pilkada. Sebagai kepala daerah, Pj Gubernur NTB yang baru dilantik ini harus bisa berada ditengah-tengah untuk mengayomi semua Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang akan berlaga pada Pilkada 2024.
Selain berharap PJ Gubernur dapat bersikap netral. Caleg DPR RI terpilih dari Dapil NTB 2 ini juga berharap dengan hadirnya kepemimpinan Pj Gubernur NTB yang baru. Hubungan antara eksekutif dan legislatif kedepannya akan lebih harmonis dan bisa lebih baik dalam rangka membangun NTB.
“Kami juga berharap hubungan antara eksekutif dan legislatif kedepannya akan lebih harmonis dan bisa lebih baik dalam rangka membangun NTB. Karena banyak sekali agenda pembangunan yang harus kita tuntaskan pada masa transisi ini,” tegas Hadrian.
Hadrian menyebutkan beberapa sektor pelayanan dasar yang perlu jadi atensi Pj Gubernur NTB diantaranya pendidikan dan kesehatan. “Peningkatan kualitas pendidikan yang merata diseluruh NTB dan program kesehatan yang belum terselesaikan oleh Gubernur sebelumnya, moga saja ada solusinya dimasa kepemimpinan PJ Gubernur yang sekarang,” ujarnya.
Diketahui netralitas ASN menjadi salah satu isu yang cukup serius jelang Pilkada NTB 2024 ini. Bawaslu NTB menyebutkan bahwa politisasi ASN atau tenaga honorer pada pilkada ini akan jauh lebih besar, karena nasib karir ASN tersebut akan sangat berpengaruh terhadap hasil pilkada.
Hingga dengan saat ini Bawaslu NTB mencatat telah melaporkan sebanyak 10 oknum ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mereka dilaporkan lantaran terbukti aktif melakukan kegiatan politik praktis menjelang Pilkada 2024.
Sebanyak 10 ASN yang dilaporkan di antaranya Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, eks Duta Besar Indonesia untuk Turki 2018-2023 yang kini menjabat Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhamad Iqbal, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Barat, Arabain Ishak.
Selanjutnya ada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lombok Utara Muchsin Muchtar, Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PUPR NTB Kusmalahadi, Kepala Dispora Lombok Timur Asrul Sani, Kepala Badan Pengembangan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BPSDM) Lombok Timur Mugni, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat Amar Nurmansyah, istri Bupati Sumbawa Barat Hanipa Musyafirin, dan satu ASN di Kabupaten Bima. (ndi)
