Mataram- (Suara NTB) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB Dr. Hassanudin menerima audiensi Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB terkait Penyampaian Laporan Pelaksaan Tugas dan Fungsi Dinsos NTB yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu, 10 Juli 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur mengatakan, bahwa masalah sosial sangat kompleks, sehingga dibutuhkan kesiapan dari sisi pemerintah untuk dapat menghadapi berbagai masalah sosial yang ada.
“Persoalan sosial akan cukup tinggi, sehingga kesiapan kita harus dimatangkan, masalah sosial itu sangat kompleks sekali. Oleh karena itu bagaimana cara membatasi niat dan kesempatan, sebagai pimpinan, komandan, guru dan sebagainya sangat identik menyampaikan semua hal yang baik – baik,” ungkapnya.
Pj Gubernur merespons dengan baik program-program yang ada di Dinsos NTB dan berpesan untuk selalu menghadapi semua persoalan sosial yang cukup tinggi kedepannya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H dalam kesempatan tersebut melaporkan berbagai program dari APBD maupun program yang masuk ke NTB dari Pemerintah Pusat.
Dr. Aka menjelaskan bahwa sampai Juni 2024 untuk program sembako, masyarakat NTB sudah menerima Rp617 miliar. Kemudian Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp540,94 miliar.
Sedangkan untuk program yang berasal dari APBD, pihaknya melakukan aneka pelatihan keterampilan , melakukan pemeliharaan dan perawatan orang-orang yang terlantar yang sudah tidak punya keluarga di Pusat Pelayanan Sosial yang ada di bawah Dinas Sosial.
Program bantuan pangan non tunai sudah cair ke rekening masyarakat sebesar Rp617 miliar dan bantuan program PKH sudah cair dari Januari sampai bulan Juni sebesar 540,94 Miliar. Adanya program ini yang mengungkit daya masyarakat kita untuk turun dari kemiskinan,” ungkapnya.
Program – program di APBD, melakukan pelatihan keterampilan di pusat pelayanan sosial yang ada di Dinas Sosial Provinsi NTB, merawat orang – orang yang tidak punya keluarga dan lainnya.
“Kami sudah laporkan kepada Pj Gubernur NTB, dan apa yang disampaikan Pj Gubernur kepada Dinas Sosial akan kita jalankan dan laksanakan sesuai tugas dan fungsi pokok serta sesuai arahan Pj Gubernur NTB,” tuturnya. (ris/r)
