Pj Gubernur NTB: Tugas LSM dan Pemerintah Sama Mulianya

Mataram (Suara NTB)- Tugas pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mewujudkan masyarakat yang
sejahtera sama-sama mulia. Hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs HL Gita Ariadi, M.Si saat
membuka kegiatan silaturahmi LSM se-NTB di Mataram, Sabtu 1 juni.
‘’Pemerintah dan LSM bisa saling melengkapi dalam kegiatan pembangunan masyarakat, karena
memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
Ditambahkannya, keterbatasan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, membuat kegiatan
pembangunan belum paripurna dan sempurna. Oleh karena itu, aktivis LSM dalam berbagai perannya
seperti sosial kemasyarakatan maupun lingkungan dapat memberikan dukungan dengan berkolaborasi
dalam menciptakan terobosan kebijakan.
Gita menyebut contoh, angka pernikahan dini di NTB yang trennya naik dapat menyebabkan angka
kemiskinan baru dan persoalan kesehatan seperti gizi dan stunting. Begitupula dengan isu lingkungan
yang menyangkut eksploitasi secara ekonomi. LSM dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah
dalam advokasi dan literasi untuk sama-sama (advokasi) menyejahterakan masyarakat.
Hal senada diutarakan H.Moh. Ali bin Dachlan, pendiri Yayasan Swadaya Membangun sebagai
penyelenggara silaturahmi LSM. Ia mengatakan sesuai undang-undang, LSM memiliki peran penting.
Terutama dalam pengelolaan anggaran. Adapun oknum LSM yang memiliki citra negatif disebutnya
sebagai penyakit.
"Untuk itulah penting dilakukan silaturahmi, agar persoalan internal seperti ini bisa diselesaikan",
ujarnya.
Dikatakannya, seperti juga pemerintah, LSM mempunyai peran melakukan perubahan untuk praktik
pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Sebagai tokoh pemerintahan, pengalaman
sebagai Bupati Lombok Timur selama 10 tahun menurutnya, pengelolaan pemerintahan dapat
dilakukan dengan regulasi dan kebijakan yang tepat. Ali BD berharap kualitas LSM di NTB dapat semakin
baik dan berkontribusi dalam pembangunan.
Hal yang menarik adalah komitmen Ali BD bahwa pemerintah tidak boleh berhutang dengan siapa pun.
Bahkan selama menjadi kepala daerah di Lombok Timur mampu mengalihkan anggaran ratusan miliar
yang semula untuk makanan menjadi fasilitas seperti pelabuhan, jalan dan lain lain.
Peristiwa yang menggelitik adalah ketika pada tiga bulan pertama didatangi aparatnya yang
menyodorkan duit Rp 30 juta. Ali yang heran dengan pemberian itu menanyakan asal muasal uang
tersebut dan dijawab honor sebagai upah pungut (diambil dari pendapatan daerah). Ali pun menimpali
bahwa dirinya tidak pernah menjadi tukang pungut untuk kemudian tidak pernah mengambilnya.
Hadir pula aktivis Rocky Gerung, Muhammad Jumhur Hidayat, Syahbanda Nainggolan dan aktivis NTB,
Tjatur Kukuh beserta sekitar 100 orang perwakilan LSM dalam silaturahmi itu. (r)