Selong (Suara NTB) – Praktik penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengkhawatirkan. Peredaran narkoba dengan sasaran kaum muda utamanya ini perlu mendapat atensi serius dari pemerintah karena sangat memprihatinkan. Apalagi penyalahgunaan narkoba di Lotim tertinggi di NTB.
Demikian antara lain terungkap dalam diskusi Bahaya Laten Narkoba di Lotim, Kamis, 25 Juli 2024. Erwin Hidayat, salah satu pemateri dalam diskusi Bahaya Laten Narkoba bersama Pj Bupati Lotim, H. Juaini Taofik yang digelar Komine Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lotim di Kantor Bupati Lotim menyampaikan, perlu dicoba menyusun formula untuk menghapus peredaran narkoba di Gumi Patuh Karya ini. Bahaya laten narkoba harus dihapus dari gumi Lotim.
Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Lotim, Iptu Muhammad Naufal menyebutkan, sepanjang tahun 2024, polisi terus mengendus dan mengungkap kasus peredaran narkoba setiap bulannya. Jumlah kasus itu pun tak sedikit. Dalam satu bulan bisa terungkap enam kasus.
Modus peredaran narkoba ini di Lotim ini pun beragam. Naufal menemukan para pengedar cukup nekat dilakukan pengedar di Lotim adalah menyembunyikan barang bukti narkoba jenis sabu di dalam duburnya. Meski modusnya terbilang gaya lama dilakukan oleh para pengedar, namun hal ini dinilai baru ditemukan di Kabupaten Lotim.
Cara-cara pengedar menyembunyikan barang bukti ini cukup banyak dengan tujuan mengelabui petugas. Antara lain, mengelabui saat pemeriksaan di bandara ketika hendak melakukan pengiriman antar provinsi.
Dari data yang ada, praktik penyalagunaan narkoba di Kabupaten Lotim tertinggi di NTB. Tingginya jumlah penduduk dinilai menjadi penyebab tingginya kasus. “Memang Lombok Timur salah satu yang tertinggi kasus narkobanya di Provinsi NTB,” sebutnya.
Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, M Juaini Taofik, berkomitmen untuk memerangi praktik penyalahgunaan narkoba. Pj Bupati sepakat agar pemerintah membentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK) guna memberantas peredaran narkoba di Lotim. Diakui Pj Bupati, Lotim menjadi daerah rawan peredaran narkoba. Termasuk pada generasi mudanya. Soal BNK lebih jauh merupakan wewenang Pemerintah Pusat untuk menghadirkannya di tingkat kabupaten. (rus)
Recent Comments