Mataram (Suara NTB) – Tim Evaluator Pemantau dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sudah melakukan penilaian dan uji lapangan terhadap pelayanan publik di 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB, yakni Dinas Sosial, RSUD Provinsi dan Samsat Gerung (Bappenda) ditambah satu instansi vertikal, yakni Perwakilan BPKP NTB.
Kepala Biro Organisasi Setda NTB Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., menjelaskan, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Akik Dwi Suharto Rudolfus langsung turun lapangan melakukan penilaian terhadap OPD di lingkup Pemprov NTB dan BPKP.
‘’Bagus juga hadirnya kontestasi atau lomba di bidang pelayanan publik ini, karena harus dikawal oleh pemerintah pusat. Salah satu manfaat penilaian indeks layanan publik ini, masyarakat lebih bahagia, nyaman, pelayanan bagus, fasilitas bagus ada AC, kursi, sehingga masyarakat masyarakat nyaman membayar pajak, kemudian nyaman saat berada di rumah sakit dan pelayanan lainnya,’’ ujarnya pada Suara NTB, Jumat (2/8).
Sebelum tim Kemenpan RB turun lapangan, ujarnya, Biro Organisasi bersama tim melakukan asistensi pendampingan pada OPD yang menjadi objek penilaian, seperti regulasi terkait jenis-jenis layanan publik. Selain itu, Standard Operating Procedure (SOP), penempatan Sumber Daya Manusia, termasuk sarana dan prasarana hingga inovasi yang ada di OPD tersebut.
‘’Dari aspek regulasi kita pastikan sudah ada SOP, dasar hukum atau UU Pelayanan Publik, Perda kita sudah punya. Kemudian kita kawal dari segi regulasi SOP seperti apa. Kemarin tim dari Biro Organisasi juga melakukan pendampingan dari tim yang melakukan penilaian, khususnya dari sisi SDM (etika, kecakapan hingga attitude – senyum, ramah, sopan santun, budaya kerja. Setelah itu, baru sarana seperti AC, komputer ruang tunggu, ruang dan juga fasilitas bagi penyandang disabilitas,’’ terangnya.
Diakuinya, pelayanan publik di OPD lingkup Pemprov NTB tidak kalah dengan daerah lain. Bahkan, tahun 2023 lalu, RSUD Provinsi NTB nilainya cukup tinggi, yakni 4,7 lebih dari 5 poin yang ditargetkan. Menurutnya, jika sudah mendapatkan nilai 5 akan masuk nominasi 3 besar nasional.
‘’Supaya masuk nasional, Pj Gubernur selalu memerintahkan kepada Biro Organisasi agar yang bersentuhan dengan layanan publik harus dikawal. Salah satu bentuk pengawalan, yakni pra dan pasca evaluasi dikawal. Tentu kalau Disos, Samsat masuk, insya Allah sebelum masa jabatan Menpan RB akan diumumkan. Mudah-mudahan NTB masuk nominasi,’’ harapnya.
Dari penjelasan Plt Deputi Bidang Pelayanan Publik terhadap objek yang dinilai, ungkapnya, cukup memuaskan. Namun, masih ada yang perlu diperbarui atau dilengkapi di masing perangkat daerah untuk ditindaklanjuti. ‘’Kami tadi sudah koordinasi dengan Kadis Sosial, Bappenda, Direktur RSUD Provinsi, insyaAllah semua yang yang harus dilengkapi untuk proses penilaian sudah siap,’’ ujarnya. (ham)
