Giri Menang (Suara NTB) – Pelaksanaan pilkada serentak seharusnya memberi dampak signifikan terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak reklame. Pasalnya, banyak dipasang baliho oleh kontestan yang bakal maju di pilkada, baik pemilihan Gubernur NTB dan Pemilihan Bupati Lombok Barat (Lobar).
Namun nyatanya, itu tak berbanding lurus lantaran realiasi pajak reklame hingga Juli tahun ini malah menurun dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini pun mendapatkan sorotan dari kalangan DPRD.
Ketua Komisi II DPRD Lobar H. Abubakar Abdullah menegaskan, seharusnya semua potensi lebih dimaksimalkan digali oleh OPD. Salah satunya pajak reklame di musim pilkada ini, pemasangannya marak sekali.
Hasil pengamatannya, hampir semua papan reklame yang ada di wilayah Lobar disewa oleh pihak yang akan berkompetisi jelang pilkada ini. Namun justru, yang terjadi tak berbanding lurus dengan pendapatan dari pajak reklame yang masuk ke Pemda. “Itu seharusnya berbanding lurus dengan pendapatan dari pajak reklame, tapi ini terjadi penurunan realisasi,” kritiknya, kemarin.
Sementara itu berdasarkan data realiasi PAD pada Bapenda hingga 31 Juli lalu, dari target Rp694 juta lebih, dicapai sekitar Rp505 juta lebih atau 72 persen lebih.
Capaian ini menurun sekitar 35 juta lebih, dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2023. D imana saat itu belum masuk musim pilkada, justru capaiannya Rp540 juta dari target Rp1,4 miliar lebih. Selain sektor reklame, beberapa sumber PAD yang menurun realisasinya di antaranya sektor pajak parkir turun sekitar 11 persen. Pajak air tanah turun 17 persen, BPHTB turun 26 persen. Pendapatan lain-lain yang sah juga menurun 12 persen, itu terdiri jadi denda PBB turun realisasinya sekitar 7 persen, malah Lain-lain PAD Yang Sah lainnya nol persen atau belum terealisasi.
Namun kalau dilihat secara umum, capaian PAD Bapenda terjadi sedikit peningkatan sekitar 8 persen lebih dibandingkan tahun lalu. Dimana dari target pendapatan daerah Rp139 miliar lebih, tercapai Rp65,5 miliar lebih atau 46,8 persen. Dibanding tahun 2023, dari target lebih rendah sekitar Rp160 miliar, dicapai Rp60,5 miliar pada periode yang sama. (her)
