Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Kota Mataram, Drs. H. Muhammad Zaini meminta Pemkot Mataram memaksimalkan peran Brida (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Kota Mataram. Permintaan ini menyusul munculnya kebijakan dari Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram yang akan memberlakukan retribusi parkir berlangganan.
Tidak itu saja, sebelumnya, Dinas Perdagangan Kota Mataram juga berencana menjadikan lantai dua Pasar Cemara sebagai pusat kuliner. ‘’Kita ingin apapun program itu tidak menjadi ajang coba-coba,’’ kata Zaini kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.
Terkait retribusi parkir, mantan anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini juga mendorong opsi retribusi parkir dikelola pihak ketiga. ‘’Kalau misalnya pihak ketiga sanggup sekian, ya sudah kita tinggal terima saja, tidak perlu kita pusing-pusing memikirkan teknisnya,’’ ujar Zaini.
Peran Brida dalam hal ini, sambung dia, bagaimana melakukan kajian terhadap opsi-opsi pengelolaan retribusi parkir. ‘’Jadi yang perlu dikaji itu sistem mana yang paling bagus,’’ imbuhnya. Karena bagaimanapun juga, dalam Perda sudah jelas sistemnya. ‘’Sekarang muncul rencana parkir berlangganan. Bagaimana kalau sekalian kita pihak ketigakan saja parkir itu,’’ usulnya.
Politisi Partai Demokrat ini menyarankan kepada Pemkot Mataram untuk melelang tawaran pengelolaan retribusi parkir kepada pihak ketiga. ‘’Nah makanya ada berapa opsi itu coba dilakukan kajian. Kalau opsi A misalnya bagaimana untung ruginya, kalau opsi B bagaimana,’’ katanya.
Apalagi dari Dishub sudah menetapkan tarif parkir berlangganan untuk kendaraan komersil dari luar daerah Rp120 ribu per enam bulan, sedangkan untuk kendaraan asal Kota Mataram sebesar Rp60 ribu per enam bulan. ‘’Kalau memang Perda yang sudah jadi itu dipending, ajukan saja perubahan agar Perda itu tidak mubazir,’’ ucapnya.
Tetapi, menurut anggota dewan yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Mataram, alangkah bagusnya kalau dilakukan kajian terlebih dahulu. Bahkan dulu pernah dilakukan kajian bagaimana kalau retribusi parkir dikelola oleh PD (Perusahaan Daerah) Parkir.
‘’Tapi sampai sekarang mana hasil kajiannya. Kita juga dulu sudah studi banding ke Denpasar soal PD parkir ini. Karena, potensi kebocoran parkir yang sangat luar biasa, ditambah retribusi parkir tidak pernah mencapai target,’’ demikian Zaini. (fit)
Recent Comments