Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, mengusulkan sedikitnya sekitar 20. 490 hektare lahan yang tersebar di beberapa kecamatan diperuntukkan program cetak sawah baru di tahun 2025 mendatang.
“Kita sudah usulkan kemarin untuk 20. 490 hektare dan informasi terakhir ada tambahan dan saat ini kita masih menunggu informasi terbaru dari Kementerian terkait,” kata Kadistan Sumbawa melalui Kabid Prasarana pertanian, Sukiman, kepada Suara NTB, Selasa, 27 Agustus 2024.
Dia pun merincikan, di Kecamatan Alas Barat ada 29 hektar, Batulanteh 216 hektar, Buer 105 hektar, Empang 1.578 hektar, Labangka 678 hektar. Di Labuhan Badas 2. 574 hektar, Lape 372 hektar, Lopok 1. 281 hektar, Lunyuk 304 hektar.
Selain itu, Kecamatan Maronge 226 hektar, Moyo Utara 673 hektar, Moyo Hilir 628 hektar, Moyo Hulu 451 hektar. Plampang 1. 552 hektar, Rhee 206 hektar, Sumbawa 860 hektar, Tarano 91 hektar, Unter Iwes 887 hektar dab Utan 1. 986 hektar.
“Jadi, persyaratan utama untuk program cetak sawah baru harus dekat dengan sumber mata air, sementara wilayah yang kita usulkan ini rata-rata memiliki sumber air dengan jarak 5-10 kilometer,” jelasnya.
Sementara terhadap lahan yang tidak memiliki sumber air tidak akan diusulkan. Hal tersebut dilakukan karena banyak lahan cetak sawah baru yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena tidak memiliki sumber mata air.
“Jadi, syarat utamanya harus memiliki air baik itu dari sumber mata air maupun dari bendungan dan nanti juga akan kita bantu dengan mesin pompa air,” ujarnya.
Dia pun meyakinkan, terhadap usulan tersebut tetap akan dilakukan pengecekan dan verifikasi lebih lanjut oleh tim teknis. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan apakah sesuai dengan syarat yang ditetapkan pemerintah atau tidak.
“Bisa saja jumlah yang kita usulkan tersebut berkurang dan bertambah sesuai dengan hasil pengecekan lapangan, tetapi kami berharap bisa disetujui,” ucapnya.
Dia pun menegaskan, program ini dihajatkan pemerintah untuk terus mendongkrak produksi hasil pertanian khususnya beras. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan pangan nasional sehingga tidak terjadi krisis pangan khusus beras.
“Kami berharap program ini bisa berjalan sesuai target dalam menjaga keamanan pangan nasional serta menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)
