Mataram (Suara NTB) – Dalam upaya mengurangi volume sampah di NTB, khususnya Gili Trawangan yang menjadi destinasi wisata prioritas, Pemerintah Provinsi NTB akan membentuk program pemilahan sampah sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak langsung membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaludin Malady, S.Sos., M.T., mengatakan pihaknya telah menyampaikan perihal program ini kepada Pemda KLU dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat rapat di Sangkareang beberapa waktu lalu.
“Dalam tahun ini ada program terkait proses pemilahan sampah. Kita akan sosialisasi kepada masyarakat termasuk di Gili untuk tidak membuang sampah langsung ke TPA, tentu ada proses pemilahan, mana organik, mana anorganik,” ujarnya, Rabu, 28 Agustus 2024.
Agar terwujudnya program pemilahan ini, Pemerintah Provinsi NTB telah mengalokasikan sejumlah anggaran di APBD Perubahan. “Kita (ada) anggaran di APBD perubahan tahun ini, tapi tidak besar,” lanjutnya.
Ia mengatensi banyaknya volume sampah di Gili Trawangan, serta kurang maksimalnya pemanfaatan TPST terpadu di lokasi tersebut. Menurutnya, karena telah ada TPST terpadu, masyarakat harus bisa memanfaatkan TPST tersebut dengan maksimal.
Ditambah lagi banyaknya hotel dan restoran di kawasan tersebut yang menyebabkan jumlah sampah menumpuk setiap harinya.
“Gili Trawangan masuk prioritas, supaya hotel dan restoran disana tidak susah karena tidak ada TPA. Tentu pengelolaan sampahnya kita lakukan, bukan seperti yang dilakukan sekarang yang mana langsung buang atau dibawa kapal tongkang ke daratan KLU,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemkab KLU meminta Pemprov NTB dan Pemerintah Pusat memperhatikan permasalahan sampah di Gili Trawangan. Pasalanya, Gili Trawangan mampu memproduksi hingga belasan ton sampah setiap harinya. Sehingga terjadi penumpukan sampah setinggi 9 meter.
Tingginya produksi sampah Gili Trawangan ini juga menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana menurut Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V, Dian Patria bahwa pada saat high season, jumlah sampah yang dihasilkan Gili Trawangan bisa mencapai 18 ton per hari.
Sementara pada musim low season, jumlah sampah yang dihasilkan Gili Trawangan mencapai 15 ton.
Adanya penumpukan sampah di Gili Trawangan dikhawatirkan berpengaruh pada kunjungan wisata, mengingat bahwa daerah ini menjadi kawasan pariwisata prioritas kabupaten, provinsi, bahkan nasional sehingga perlu untuk segera memperbaiki permasalahan penumpukan sampah di kawasan ini.
Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB, Sahlan M. Saleh menyayangkan tingginya volume sampah di tiga Gili Tramena, khususnya di Gili Trawangan. Menurutnya, dengan penumpukan sampah ini dapat mengganggu promosi pariwisata yang telah direncanakan oleh BPPD.
“Isu environment juga menjadi penting, karena harus sejalan dengan program kita untuk bagaimana memperkuat provinsi tentu isu-isu seperti itu kita upayakan agar cepat selesai. Sampah ini menjadi PR seluruh dunia, kita berharap nanti supaya tidak terganggu promosinya, sampah-sampah ini melalui instansi terkait dapat terselesaikan di Gili Trawangan,” jelasnya kepada Suara NTB.
Untuk segera mengatasi permasalahan ini, Ketua Astindo ini mengatakan setiap stakeholder terkait perlu duduk bersama dan membicarakan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. “Kita perlu duduk bersama terkait dengan bagaimana mengatasi permasalah sampah ini dengan baik,” pungkasnya. (era)
