Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram belum menerima petunjuk teknis untuk pengalokasian hosting fee untuk penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 27-29 September. Pengalokasian anggaran dikhawatirkan menjadi permasalahan hukum di daerah.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pada Senin, 9 September 2024 mengaku, pengalokasian anggaran untuk “hosting fee” belum ada petunjuk teknis dari Pemprov NTB. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini dinilai penting untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. “Kita belum ada petunjuk teknis terkait hosting fee dari provinsi,” terangnya.
Dijelaskan, pengalokasian hosting fee untuk penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika sebelumnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Akan tetapi, pengalokasiannya menjadi temuan auditor negara sehingga diminta kabupaten/kota dan provinsi untuk mengalokasikan. Alwan menegaskan, pemerintah pusat semestinya tidak mengeluarkan surat edaran untuk meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui bantuan tidak terduga. Sementara, pengalokasian anggaran di pusat saja menjadi temuan auditor negara. Artinya, jangan sampai permasalahan justru dialihkan sehingga berpotensi menjadi permasalahan hukum. “Karena jadi temuan BPK di pusat. Jangan sampai dialihkan kemudian menjadi temuan juga di daerah, sehingga menjadi permasalahan hukum,” tandasnya.
Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan BTT di tahun 2024 mencapai Rp7 miliar. Alwan tidak mempersoalkan BTT digunakan untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP sepanjang petunjuk teknis perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawabannya jelas seperti bantuan jaring pengaman sosial pada masa pandemi Covid-19. “Jadi harus jelas perencanaan sampai SPJ-nya,” terangnya. (cem)
Recent Comments