Kadis LHK dan Kadis Kominfotik NTB Raih Penghargaan Nasional

Jakarta (Suara NTB) – Pemprov NTB meraih dua penghargaan nasional dalam waktu yang bersamaan, Selasa, 10 September 2024. Pertama Penghargaan ADI NITI diserahkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya kepada Kepala Dinas (Kadis) LHK NTB, Julmansyah, S.Hut.MAP. Kemudian Pemprov NTB juga menerima penghargaan IMDI Early Adopter Award dari Menteri Kominfo RI  Budi Arie Setiadi, S.Sos., M.Si,  kepada Kadis Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos.,MM, mewakili Pj.Gubernur NTB.

 Penghargaan ADI NITI diserahkan Menteri KLH pada Acara Pekan Standar (PeSTA) Lingkungan Hidup dan Kehutanan “Standardisasi LHK Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya Alam”, 10-12 September 2024, di Auditorium Manggala Wanabakti-KLHK.

Kepala Dinas LHK Provinsi NTB, Julmansyah menerima penghargaan ADI NITI untuk Kategori Mitra Kerja (Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota atau K/L) yang Mendorong Percepatan Penerapan Standar. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan respons DLHK NTB terhadap kegiatan penyusunan dan Penerapan Standar dokumen lingkungan.

Kadis LHK NTB menegaskan bahwa ini wujud sinergisitas antara BPSI (Badan Penerapqn Standar Instrumen) LHK dan Mitra Kerja baik dari Pemda, Ahli, LPJP maupun Dunia Usaha dapat secara nyata menciptakan penerbitan Persetujuan Lingkungan yang Mudah, Cepat, Baik dan Pasti serta mewujudkan Dokumen Lingkungan Amdal sebagai safeguard environment untuk menjamin keberlanjutan ( sustainability ) atas kegiatan pembangunan. Mengingat biaya recovery lingkungan sangat besar jika lingkungan tersebut rusak.

Penghargaan ADI NITI 2024 ini melengkapi pengakuan dan penghargaan dari Menteri LHK kepada Dinas LHK NTB. Dimana tahun 2022 Prov NTB menjadi Provinsi Terbaik dalam Indeks Respon IKLH. Tahun 2023 sebagai salah satu provinsi terbaik Kinerja Lingkungqn Hidup Daerah dan Green Leadership.

Dalam arahannya,  Menteri LHK RI menekankan bahwa kehadiran Badan Standarisasi Instrumen (BSI) KLHK yakni memberikan dan mengeluarkan guadline dan standar sebagai regulasi bagi investasi dan kegiatan pembangunan. Agar pembangunan ekonomi tidak mengabaikan ekologi, dimana kita belajar praktik baik dari Amerika Serikat dan Jepang terkait environmental protection dan yang  berbasis scientific .

‘’KLHK dan Pemda  akan menjaga di bagian implementasi dan pengawasannya dari setiap investasi melalui tiga layer yakni kesesuaian dengan standar melalui Binwas (pembinaan dan pengawasan) dan langkah terakhirnya adalah penegakan hukum,’’ ujar Prof. Siti Nurbaya.

Pekan Standar LHK Tahun 2024 mengagendakan Penetapan 9 Standar dokumen lingkungan, penanaman 54 standar spesifik di Amdalnet, serta pemberian Penghargaan Adi Niti kepada Mitra Kerja BPSILHK.

IMDI Early Adopter Award

Sementara itu, mewakili Pj Gubernur NTB, H.Hassanudin Kadis Kominfotik NTB menerima IMDI Early Adopter Award dari Menteri Kominfo RI.  Penghargaan IMDI Early Adopter Award diterima dalam acara Peluncuran Hasil Pengukuran Masyarakat Digital Indonesia 2024  yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI di The Westin Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan pematik untuk NTB dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dalam upaya peningkatan IMDI NTB kedepannya. “Dengan peluncuran hasil IMDI 2045 sebagai acuan pengembangan SDM digital yang inklusif dan berbasis kewilayahan,’’ ujar Kadiskominfotik.

Selain itu penghargaan ini merupakan apresiasi kepada NTB yang telah berupaya memanfaatkan layanan Dashboard IMDI yang saat ini telah digunakan pada Command Center Provinsi NTB sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah dalam percepatan  transformasi digital dan masyarakat digital di NTB.

Ditegaskan bahwa digitalisasi adalah sebuah keniscayaan yang harus diadopsi oleh pemerintah daerah. “Seperti yang disampaikan oleh Menteri Kominfo, kami terus berupaya beradaptasi agar tidak tertinggal dalam era digitalisasi. Tujuannya tentu untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung kemajuan pembangunan di NTB,’’ ujarnya.

Dengan adanya pengukuran indeks yang jelas saat ini Pemprov NTB kedepan dapat membuat perencanaan dan program kerja berdasarkan indeks IMDI dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mampu menjadikan NTB menuju Good Governance. (r)