Mataram (Suara NTB) – Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemprov NTB yang sudah mengabdi 19 tahun sangat berharap bisa diangkat dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Harapannya ini tidak muluk-muluk, karena banyak tenaga honorer yang baru beberapa tahun mengabdi sudah diangkat sebagai PPPK. Sementara, tenaga PTT dan tenaga honorer lainnya yang sudah lama mengabdi merasa diabaikan.
“Kami sudah mengabdi hampir 20 tahun atau tepatnya 19 tahun lebih menjadi tenaga PTT. Teman-teman kami yang baru honorer 2 hingga 3 tahun sudah diangkat. Kami tunggu janji pemerintah yang akan memprioritaskan honorer yang sudah lama mengabdi, “ ujar Lalu Edi pada Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 10 September 2024.
Diakuinya, dirinya bersama dengan komunitasnya sudah menemui beberapa pejabat yang memiliki kewenangan terkait masalah kepegawaian untuk menyampaikan aspirasinya. Dari hasil pertemuan tersebut ada beberapa pernyataan yang disampaikan untuk mengakomodir tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Namun, hingga saat ini dirinya bersama dengan honorer yang lain belum mendapatkan kepastian.
Begitu juga saat penerimaan PPPK tahun ini, pihaknya merasa tidak memiliki harapan. Tidak hanya itu, ungkapnya, ada tenaga PTT yang frustrasi yang menyebabkannya harus berkonsultasi ke rumah sakit jiwa, karena tidak kunjung diangkat. Pasalnya, hingga sekarang mereka tidak tahu seperti apa pola yang akan dipergunakan dalam pengangkatan PPPK.
Tidak hanya itu, ungkapnya banyak tenaga honorer yang sudah lama tidak masuk bekerja di instansi tempat mereka mengabdi. Namun, data mereka sebagai tenaga honorer tetap ada, sehingga ketika pembukaan PPPK mereka ikut seleksi. Baginya hal ini tidak adil bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, karena banyak yang seharusnya tidak lolos verifikasi karena lama tidak masuk, bisa ikut seleksi.
Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodir tenaga honorer yang sudah lama mengabdi diangkat sebagai PPPK. Sekda meminta agar tenaga honorer tetap berkomunikasi dan menanyakan pada pejabat yang menangani kepegawaian terkait pola penerimaan PPPK.
Sebelumnya Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM., menjelaskan jika pemerintah daerah siap mengakomodir tenaga honorer ataupun PTT yang sudah lama mengabdi. Menurutnya, dari kebijakan pemerintah pusat tenaga honorer yang sudah lama mengabdi ini akan diprioritaskan sebagai PPPK berdasarkan ijazah, yakni SMP, SMA hingga S1.
Untuk itu, tenaga honorer diminta sejak dari sekarang melengkapi berkas yang diperlukan, sehingga ketika jadwal penerimaan PPPK dimulai, mereka langsung mendaftar. Meski demikian, pihaknya belum tahu, kapan penerimaan PPPK akan dilakukan, karena masih menunggu kepastian jadwal resmi dari pemerintah. Sekarang ini, pemerintah sedang fokus melaksanakan penerimaan CPNS lewat jalur umum. (ham)
