Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi NTB bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus memperkuat sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Penguatan kolaborasi tersebut difokuskan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta penguatan ekonomi desa melalui Program Desa Berdaya yang dibahas dalam Forum KSSK NTB di Hotel Prime Plaza, Jumat (29/5/2026).
Hadir juga Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo, Kepala Perwakilan LPS II Bambang S. Hidayat, Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani, Kepala Kanwil DJP NTB Judiana Manihuru, Kepala Dinas Sosial NTB Ahmad Masyhuri, serta Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB Lalu Hamdi.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair menegaskan pentingnya dukungan sektor keuangan dan pembiayaan produktif dalam menyukseskan Program Desa Berdaya.
Menurutnya, peningkatan kapasitas desa harus dibarengi dengan penguatan literasi keuangan agar mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pada Program Desa Berdaya ini kita titipkan penguatan di sisi keuangan dan permodalan produktif, bagaimana desa meningkatkan kapasitasnya melalui literasi keuangan, peningkatan ekonomi, dan perubahan mindset masyarakatnya,” ujarnya.
Ia mengatakan Program Desa Berdaya menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong desa-desa di NTB naik kelas dan lebih mandiri secara ekonomi.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah daerah.
Ia menjelaskan angka kemiskinan di NTB saat ini berada pada kisaran 11,3 persen sehingga dibutuhkan langkah terpadu melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.
“Penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya menjadi fokus utama kami. Potensi NTB memang berada pada sektor pertanian dan pariwisata,” jelasnya.
Menurut Kepala Bappeda, pemerintah daerah saat ini memiliki tiga fokus utama pembangunan, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan ekosistem industri berbasis potensi unggulan daerah.
Ekosistem tersebut meliputi sektor pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata, hingga industri kreatif yang diintegrasikan melalui Program Desa Berdaya.
“Program Desa Berdaya kami arahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pengurangan ketimpangan pendapatan masyarakat,” katanya.
Dukungan terhadap penguatan ekonomi daerah juga disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario K. Pamungkas.
Ia mengatakan Bank Indonesia memiliki sejumlah program untuk mendukung pengembangan UMKM dan pelaku ekonomi desa melalui penyediaan sarana produksi, edukasi, dan literasi keuangan.
“Melalui forum ini, kami ingin memperkuat edukasi dan literasi keuangan masyarakat agar pelaku ekonomi di desa memiliki kemampuan pengelolaan usaha dan keuangan yang lebih baik,” ungkapnya. (ham)
