Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) krusial bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PANRB Rini Widyantini, serta sejumlah kepala daerah di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut secara khusus membedah jalan buntu (deadlock) keuangan daerah terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta ancaman sanksi batasan belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027.
Dalam dinamika rapat yang berlangsung hangat, para kepala daerah, termasuk Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, blak-blakan mengungkapkan kondisi “lampu merah” fiskal di wilayah masing-masing akibat kebijakan pusat. (fan)
