Mataram (Suara NTB)- Wilayah NTB dalam 20 tahun kedepan akan menjadi provinsi yang berwawasan kepulauan. Jika sebelumnya NTB hanya melihat potensi dari sisi daratan saja, namun sekarang harus melihat sisi laut juga yang berpotensi menjadi lumbung pangan, baik dari peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si saat menjadi narasumber pada Sidang Pleno Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Lombok, Pembahasan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Wilayah Sungai Lombok. Kegiatam tersebut dilaksanakan oleh BWS NT-I, di Mataram, Kamis 12 september 2024 kemarin.
Jika melihat visi pembangunan jangka panjang NTB yaitu mewujudkan NTB menjadi Provinsi Kepulauan yang Maju, Kuat, Aman Berkelanjutan dan Sejahtera, yang dikenal sebagai Visi NTB Emas 2045.
Visi ini menggambarkan cita-cita kita di NTB dengan karakteristik ekonomi maju; Manusia yang kuat; lingkungan sosial yang aman dan lingkungan alam atau ekosistemnya yang berkelanjutan; serta masyarakat yang sejahtera kehidupannya.
“Di RPJMN, infratruktur sumber air bukan hanya bendungan tapi ke depannya akan ada teknologi yang dapat mendistribusikam air hingga ke titik-titik terjauh untuk keberlanjutan/kesukseskan lumbung pangan”, ujarnya.
Menururnya, BWS malalui TKPSDA memiliki peran penting dalam mendorong untuk mengamankan sumber air untuk keberlangsungan lombung pangan. OPD terkait juga harus melakukan kolaborasi karna ini merupakan tugas semua pihak di Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan NTB menjadi daerah pariwisata dan lumbung pangan.
Dalam berbagai kesempatan, Iswandi menjelaskan terkait Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2024-2044. Dimana kawasan yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan mencapai luasan sebesar 772.669 Ha dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 282.062 Ha (36,50% dari luas kawasan pertanian).
Potensi besar didukung oleh 16 Daerah Irigasi Nasional, 35 Daerah Irigasi Provinsi, dan 440 Daerah Irigasi Kabupaten/Kota, dan 63 bangunan sumber daya air lainnya (bendungan, bendung, dan embung).
Saat ini Provinsi NTB merupakan salah satu Lumbung Pangan Nasional dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, tembakau, kopi, dan lain-lain.
Adapun potensi kelautan dan perikanan, NTB memiliki perairan laut seluas ±2.388.501 Ha, terdiri dari perairan pesisir sejauh 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan 401 pulau-pulau kecil. Posisi NTB juga sangat strategis yakni berada di tengah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, di mana alur laut ini merupakan salah satu jalur penting yang melintasi kepulauan Indonesia.
Jalur ini menghubungkan Samudera Hindia di sebelah barat dengan Laut Flores dan Laut Banda di sebelah timur, serta Selat Lombok yang menjadi bagian utama dari ALKI II.
Kemudian Dukungan 7 Pelabuhan Perikanan, 2 diantaranya adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara. Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Provinsi NTB meningkat dari Rp 6,3 Triliun di tahun 2020 menjadi Rp 7,7 Triliun di tahun 2023. Sementara produksi tahun 2023 mencapai sekitar 1.227.761,88 ton, yang didominasi oleh perikanan budidaya sebesar 973.529,10 ton (79,29%) dan sisanya berupa perikanan tangkap sebesar 254.232,78 ton (20,56%).
Terdapat empat potensi kelautan dan perikanan terbesar di NTB adalah rumput laut, udang, bandeng, mutiara dan garam.
Iswandi menyampaikan melalui kegiatan Sidang Pleno TKPSDA Wilayah Sungai Lombok, Pembahasan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) wilayah sungai Lombok diharapkan dapat terus berkolaborasi untuk meningkatkan tata kelola sumber daya air untuk mewujudkan lumbung pangan di Provinsi NTB.(ris)
