Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Rapat dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir didampingi narasumber dari Kementerian/Lembaga terkait dan dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia secara virtual melalui zoom meeting.
Sementara, Pj Gubernur NTB, Hassanudin diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Setda NTB H. Wirajaya Kusuma, MH, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Abdul Azis dan diikuti oleh sejumlah staf dari OPD yang lainnya. Mereka mengikuti Rakor secara daring di Pendopo Timur Gubernur NTB.
Dalam rakor tersebut disampaikan bahwa perkembangan inflasi secara nasional tahun kalender (y-to-d) Januari-Agustus 2024 pada bulan Agustus sebesar 0,87 persen. Angka ini masih di bawah target inflasi tahun 2024. Inflasi y-to-d bulan Agustus 2024 lebih rendah dari inflasi y-to-d bulan Agustus pada tahun-tahun sebelumnya kecuali tahun 2021.
Untuk komoditas penyumbang inflasi tahun kalender di antaranya adalah sigaret kretek mesin, emas perhiasan, beras, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, bawang putih dan bawang merah, dan minyak goreng. Adapun komoditas penyumbang inflasi bulanan (m-to-m) di antaranya adalah sigaret kretek mesin dan emas perhiasan yang selalu mengalami inflasi sejak awal tahun hingga Agustus 2024, disusul oleh beras, dan cabai rawit.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH menyampaikan terkait dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy inflasi di pekan kedua bulan September 2024, sejumlah daerah di Provinsi NTB terpantau memiliki IPH yang rendah. Misalnya Kabupaten Lombok Timur menempati peringkat ke-4 penurunan IPH dengan angka sebesar -4,55 persen dan Kabupaten Lombok Tengah di peringkat ke-9 sebesar -3,75 persen.
“Komoditas yang dominan menyumbang kenaikan IPH di wilyah ini adalah cabai rawit dan daging ayam ras,” kata Wirajaya Kusuma.
Seperti diketahui, inflasi y-o-y di NTB di Agustus 2024 sebesar 2,01 persen. Artinya angka tersebut masih terkendali dan masih di bawah nasional. Terkendalinya inflasi Provinsi NTB salah satunya merupakan buah dari kolaborasi antar pemerintah daerah dan TIPD Provinsi dan kabupaten/kota. Apalagi IPH NTB di minggu kedua September ini cukup rendah, maka inflasi di September optimis bisa dikendalikan.
Ia mengatakan, menjadi sangat penting pisau analisis yang diterapkan untuk mempertahankan pengendalian inflasi daerah yaitu dengan penerapan strategi 4 K meliputi ketersediaan stok, kelancaran distribusi rantai pasok, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif.
Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menekankan kepada pemerintah daerah yang harga komoditasnya tinggi agar terus dilakukan intervensi sehingga kembali normal. Begitu pula dengan pemda kabupaten/kota dengan IPH yang naik di minggu kedua bulan September 2024 ini agar dilakukan pencermatan.
“Kenaikan-kenaikan IPH terutama yang tinggi-tinggi, kami minta semua kepala dearah yang IPH-nya naik seperti Kabupaten Paniai, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan dan lainnya agar mencermati kenapa kenaikan itu bisa terjadi, sementara tetangga kebupatennya tak naik,” ujarnya .(ris)
