Mataram (Suara NTB) – Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di NTB masih menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan. Pembangunan RTLH tidak hanya lewat APBD, APBN, juga lewat anggaran pokok -pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Meski demikian, anggaran pembangunan RTLH ini tidak banyak, sehingga penyelesaian pembangunan RTLH butuh waktu lama.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB Sadimin, S.T, M.T., mengakui jumlah RTLH yang bisa dibangun dalam setahun sangat kecil, yakni sebanyak 139 unit. Pembangunan RTLH ini berasal dari dana pokir anggota DPRD, APBD dan juga APBN.
“Kita dikasih anggaran segitu. Sementara kita ngusulkan banyak -banyak,” ujarnya menjawab Suara NTB, kemarin.
Dari 139 unit ini, ujarnya, anggaran pembangunan RTLH bervariasi. Ada RTLH yang dibangun dengan dana sebesar Rp 50 juta untuk yang baru, sementara yang sifatnya rehab dianggarkan sebesar Rp 20 juta. Pembangunan RTLH ini tersebar di seluruh wilayah Provinsi NTB dengan jumlah bervariasi di masing-masing kabupaten/kota.
 Meski demikian, tambahnya, masyarakat yang rumahnya akan dibangun RTLH harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya, masyarakat tersebut harus terdata dalam kemiskinan ekstrem. Artinya, jika ada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan belum terdata dalam kemiskinan ekstrem akan diupayakan. Apalagi rumah yang masuk dalam kategori rumah layak huni baru 66,31 persen. “Berarti ada 500 ribu lebih rumah yang tidak layak,” ujarnya.
Berdasarkan data terakhir Dinas Perkim NTB tahun 2023, keluarga yang tinggal di RTLH Kota Mataram sebanyak 24.437 keluarga, di Lombok Barat sebanyak 86.872 keluarga. Lombok Tengah 142. 470 keluarga Lombok Timur 143.075. Kabupaten Lombok Utara 31.563, Sumbawa sebanyak 46. 744 keluarga, Kabupaten Sumbawa Barat 8.392 Kabupaten Dompu sebanyak 20.278 keluarga, Kabupaten Bima sebanyak 36. 391 keluarga dan kota Bima sebanyak 6.984 keluarga. (ham)
