EVALUASI Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin sudah berlangsung 2 Oktober 2024 lalu. Didampingi beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), evaluasi yang berlangsung di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini mendapat apresiasi bagus, karena beberapa indikator yang diberikan memenuhi syarat.
‘’Karena semua indikator kita sudah jawab dengan sangat baik. Yang kedua, apresiasi juga terhadap kemampuan NTB dalam pengendalian inflasi menurunkan stunting menurunkan angka kemiskinan apresiasi juga terhadap realisasi investasi yang pada triwulan 3 sudah mencapai 100 persen, yakni Rp25 triliun lebih,’’ ungkap Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda NTB Ir. H. Lalu Hamdi, M.Si., pada Suara NTB, Jumat 4 oktober 2024
Mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB juga mengakui, pada evaluasi lalu, Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri memberi apresiasi pada Pemprov NTB yang telah menjadi provinsi terinovatif. Termasuk memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan pelaksanaan MotoGP dengan segala multiplayer effect.
‘’Ada catatan-catatan bahwa apresiasi juga terhadap upaya NTB telah mengelola sampah melalui zero waste disarankan untuk terus dilanjutkan dan jadi nomor satu baru kita berpikir tentang waste to energy
Tim Evaluator juga meminta agar Pemprov NTB di bawah komando Pj Gubernur Hassanudin tetap berupaya untuk mempertahankan pengendalian inflasi dengan memperhatikan dan membantu pengembangan sektor pertanian. Sebagai contoh, penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan sarana pertanian lainnya.
Tidak hanya itu, tambahnya, provinsi harus melakukan pembinaan pada pemerintah kabupaten/kota agar memiliki inovasi yang terus ditingkatkan sebagaimana provinsi sudah lakukan. Inovasi-inovasi yang sudah dihasilkan oleh provinsi ini hendaknya direplikasi untuk terus disempurnakan, sehingga mencapai titik yang sempurna.
‘’Kita juga disarankan untuk mengantisipasi bagaimana pengelolaan tenaga honor di akhir tahun juga bagaimana upaya Pemerintah NTB terkait kebijakan-kebijakan, karena banyak jabatan yang kosong, baik struktural dan fungsional,’’ terangnya.
Termasuk Pemprov NTB diingatkan mengisi posisi jabatan yang lowong, baik pada jabatan struktural dan fungsional. Meski demikian, dalam mengisi posisi jabatan yang kosong ini, ujarnya, sudah ditunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh), sehingga program bisa tetap jalan. (ham)
