Taliwang (Suara NTB) – Untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada serentak Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Sumbawa Barat, Julmansyah menyatakan akan menerapkan sistem pengawasan berjenjang.
Pengawasan terharap seluruh ASN selama penyelenggaraan Pilkada menjadi tanggung jawab semua pihak. Terutama di internal birokrasi, tiap pimpinan OPD punya tanggung jawab memastikan seluruh anak buahnya tidak melanggar kode etik sebagai pegawai pemerintah tersebut dalam gelaran Pilkada saat ini.
“Pak Pj Sekda perlu kiranya kita agendakan pengawasan secara berjenjang untuk mendeteksi adanya indikasi ketidaknetralan yang berpotensi melanggar kode etik ASN,” tegas Pjs Bupati dalam amanatnya saat memimpin upacara bendera lingkup KTC, Senin, 7 Oktober 2024.
Untuk mendeteksi tindakan indisipliner ASN itu, Julmansyah mengatakan, dirinya akan turun lapangan secara langsung melakukan pemantauan. “Nanti kita random saja jalannya pak Pj Sekda saat di lapangan,” katanya.
Julmansyah menjelaskan, pelanggaran oleh ASN pada agenda Pilkada yaitu pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik. Disiplin ASN yang dimaksud adalah kesediaan mematuhi kewajiban dan menghindari larangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan bentuk dari dari indisipliner itu bisa dari ucapan, tulisan dan perbuatan baik di dalam maupun di luar jam kerja.
“Kode etik itu melekat pada diri ASN tidak saja saat jam kerja tapi di luar jam kerja juga. Jadi di mana pun ASN itu berada tidak bisa lepas dari aturan tersebut,” ujarnya.
Selanjutnya, Julmansyah menuturkan, menjadi seorang ASN itu seperti hidup di dalam aquarium. Setiap gerak gerik dan tindakannya dengan mudah dapat dilihat oleh masyarakat. “Kita ini menjadi tolok ukur dan menjadi panutan di masyarakat. Maka dari itu patuhilah aturan yang mengikat kita, karena menjadi ASN itu adalah pilihan hidup,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB ini.
Berikutnya, Julmansyah kembali mengajak para ASN untuk turut menyukseskan agenda Pilkada tahun ini. Tolok ukur Pilkada yang sukses itu menurut dia, jika pelaksanaannya berlangsung damai dan berintegritas.
“Saya diberikan amanat pada jabatan ini (Pjs Bupati KSB) oleh Menteri Dalam Negeri dan Pj Gubernur NTB. Salah satu dari tugas saya yaitu memastikan netralitas ASN, dan menghindari kepentingan politik salah satu pasangan calon, agar pilkada 2024 di KSB berjalan dengan baik, bermartabat dan berintegritas,” imbuhnya. (bug)
