Mataram (Suara NTB) – DPRD NTB menyatakan bahwa semua program presiden terpilih atau pemerintah pusat harus didukung dengan tujuan agar output program tersebut tercapai. Dan yang terpenting yaitu bagaimana program pemerintahan baru ini manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat secara maksimal.
Terkait anggaran, DPRD NTB berharap agar bisa sepenuhnya di back up oleh pemerintah pusat, termasuk program makan siang bergizi yang banyak membutuhkan anggaran agar sepenuhnya dibiayai APBN. Sebab berdasarkan informasi sementara, Pemprov NTB akan mengeluarkan anggaran sekitar Rp62 miliar per tahun anggaran sebagai sharing dengan pusat.
“Ataupun kalau harus sharing (anggaran-red) ya berharap diambil dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Karena kalau diambil dari sumber PAD tentu ini cukup memberatkan fiskal kita,” kata anggota DPRD NTB Yek Agil Al-Haddar kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.
Yek Agil mengatakan, dewan berharap agar program pemerintah pusat tidak menggerus anggaran yang dibutuhkan untuk pendidikan, pembangunan infrastruktur kesehatan masyarakat, subsidi untuk petani,nelayan, buruh, dan lain-lainnya.
Selanjutnya, Ketua DPW PKS NTB ini mengatakan, agar program pemerintah pusat ini maksimal kebermanfaatannnya untuk masyarakat serta memiliki multiflyer effect terutama menggerakkan ekonomi masyarakat, maka program ini harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin.
“Mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya juga harus dilakukan dengan baik,” imbuhnya.
Ia mewanti-wanti agar pelaksanaan program makan siang bergizi ini tidak menjadi bancakan orang atau kelompok tertentu. Sebaiknya, diutamakan diberikan pada kelompok masyarakat atau UMKM lokal yang memenuhi syarat dan digilir secara periodik ke banyak UMKM. Tak lupa juga agar diberikan pendampingan yang kuat dari pemerintah.
“Kalau ini bisa dilakukan Insya Allah program ini bisa jalan, melahirkan lapangan kerja baru, penumbuhan dan penguatan wirausaha UMKM, hasil pertanian dari petani juga bisa terserap, pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan lain-lain,” katanya.
Sebelumnya Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi M.Si mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat terkait dengan program 100 hari pemerintahan Probowo – Gibran ini.
Ia pun telah menginstruksikan sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB, baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap tujuh program di 100 hari pemerintahan baru dengan mencari data valid.
Salah satu program 100 hari pertama Prabowo-Gibran adalah makan bergizi gratis. Dari rencana, kegiatan ini akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 71 triliun secara nasional yang nantinya dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Adapun sasarannya, memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita sita peserta didik di seluruh jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun kejuruan.
Kata Sekda, pemerintah pusat ternyata meminta pemerintah daerah untuk melakukan pembagian pembiayaan. Ini didasarkan pada besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing. Pembagian pembiayaan tiap-tiap daerah itu berbeda, tergantung kategori yang meliputi PAD tinggi, sedang, dan rendah.
Untuk Pemprov NTB sendiri masuk dalam kategori PAD sedang atau menengah. Hal ini dilihat dari kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 43 persen. Dengan besaran APBD tersebut, Pemprov NTB diminta mengalokasikan sebesar 2,5 persen PAD untuk makan bergizi gratis ini.
“Kategori menengah interval 31-45 persen, wajib mengalokasikan 2,5 persen PAD untuk makan bergizi gratis. Kalau kita di NTB ketemu angka sekitar Rp62 miliar per satu tahun anggaran, itu dalam skenarionya,” jelasnya.
Kendati demikian, besaran angka tersebut masih berupa gambaran umum. Sebab pemerintah pusat masih akan melakukan beberapa simulasi, yang disesuaikan dengan rencana-rencana lainnya. Terlebih selain makan bergizi gratis, ada enam program lagi yang juga membutuhkan anggaran.
Seperti pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen dan screening penyakit katastropik, yang ditujukan untuk 52,2 juta orang. Selanjutnya program pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, dengan meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C, beserta sarana dan prasarana serta alat kesehatannya.
Selain itu ada penuntasan penyakit TBC di Indonesia. Renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebeler dan mandi, cuci, kakus (MCK). Belum lagi, membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa, dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sewa baru 150 ribu hektare serta dukungan sarana pra sarana pendukung.(ris)
