Praya (Suara NTB) – Keterbatasan anggaran tidak menyurutkan semangat pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam memperhatikan perpustakaan, khususnya perpustakaan berbasis inklusi sosial. Bahkan pada tahun 2024 ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Loteng melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap 24 perpustakaan desa/kelurahan.
“Kalau yang sekarang desa TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial) mitra yang sekarang ada 24 desa binaan. Dsri 24 desa binaan ini ada yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, seperti buku bacaan. Sementara dukungan dari pihak kabupaten memberikan dukungan dari sisi bimtek (bimbingan teknis)nya,” ungkap Fungsional Pustakawan Muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Loteng Herman didampingi Desi Dwi Kurniawati saat menerima rombongan Tim Sinergi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB di Praya, Selasa, 22 Oktober 2024.
Meski demikian, ujarnya, bimtek ini akan dilakukan dalam waktu dekat dengan melibatkan pengelola perpustakaan tingkat desa atau taman bacaan masyarakat.
Sementara terkait pelaksanaan Stakeholder Meeting (SHM) tingkat kabupaten diakuinya masih dihadapkan pada persoalan anggaran. Pihaknya juga akan memperhatikan bantuan bagi perpustakaan di desa bisa dilakukan tahun 2025. “Namun jumlah anggaran dan berapa yang akan dibantu masih belum pasti, karena ada perubahan-perubahan,” ujarnya.
Diakuinya, perpustakaan desa di Loteng banyak memiliki prestasi tingkat provinsi hingga nasional, sehingga perlu terus diperhatikan dan pembinaan. Dalam melakukan pembinaan ke lapangan, termasuk memberikan bantuan bahan bacaan pada perpustakaan desa hingga taman bacaan masyarakat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga butuh perhatian dari DPRD atau Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar.
Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang diharapkan perhatian penganggaran terutama dalam memenuhi koleksi buku yang sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya berkaitan dengan masalah digitalisasi.
Beli Buku Penulis Lokal
Pada tahun 2025, ungkapnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Loteng akan membeli buku terbitan penulis atau pengarang lokal.
“Banyak buku terbitan penulis lokal tidak bisa dijual. Kenapa tidak perpustakaan membeli buku-buku ini. Jangan sampai capek-capek berpikir menulis tidak ada yang membeli,” terangnya.
Terkait anggaran pembelian pihaknya akan bekerja sama dengan penerbit dan seperti apa polanya masih diupayakan
Diakuinya ada dana pokok pikiran (pikir) anggota DPRD, namun lebih ditujukan untuk pembangunan rumah baca atau penggunaannya mengarah ke fisik, bukan berupa buku bacaan. Tahun ini ada dana pokir yang dialokasikan dan ditujukan ke daerah pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan.
“2022 sekitar 15 yang sudah dibangun dengan dana kisaran Rp 1 miliar lebih. Setelah dibangun tahun depan bisa diusulkan pengadaan buku,” ujarnya.
Disinggung jumlah pengunjung ke Perpustakaan Loteng per harinya dari 50 hingga 70 orang. Dalam meningkatkan jumlah kunjungan pihaknya bekerjasama dengan sekolah di Loteng untuk mengajak siswa atau murid ke perpustakaan. “Satu sekolah, kadang satu kelas. Terkadang perpustakaan yang ke sekolah menggunakan mobil perpustakaan keliling,” terangnya.
Mengenai jumlah koleksi buku, ujarnya, sebanyak 11.000 judul 35.000 eksemplar. Menurutnya pengadaan buku tergantung anggaran. “Sekarang ini anggaran pengadaan buku minim sekali puluhan juta,” seraya mengharapkan ada porsi penganggaran lebih ke perpustakaan. (ham)
