Mataram (Suara NTB) – Besarnya eskalasi kegiatan kampanye melalui media digital yang dilakukan oleh Paslon pilkada serentak 2024. Membuka peluang terjadinya pelanggaran. Hal tersebut mendorong Bawaslu untuk memperkuat kolaborasi pengawasan dengan pihak media massa.
Bawaslu Kota Mataram langsung bergerak menggelar rakor penguatan peran media massa dalam pengawasan kampanye di media massa dan media digital pada pilkada Kota Mataram tahun 2024. Rakor tersebut diikuti oleh kalangan jurnalis serta organisasi wartawan, serta stakeholder terkait.
Ketua Bawaslu Kota Mataram, Muhammad Yusril, dalam sambutannya mengatakan bahwa rakor digelar pihak untuk menyatukan persepsi terkait dengan kampanye di media massa dan media elektronik atau digital yang akan dimulai di tanggal 10 November sampai dengan tanggal 23 November 2024.
“Kalau kita mengacu kepada peraturan KPU nomor 13 ada 7 tentang metode kampanye salah satunya adalalah kampanye di media massa, media elektronik dan media cetak ,elektronik dan digital itu nanti 14 Hari,” ujarnya pada Jumat 25 oktober 2024
Karena itu, menurutnya lewat rakor tersebut pihaknya berharap bisa memberikan informasi yang informatif kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Mataram terkait dengan Pilkada serentak tahun 2024. Sebab tugas penyelenggaraan Pilkada secara konstitusi diberikan kepada KPU dan Bawaslu tetapi semua pihak juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk sama-sama sukseskan Pilkada serentak 2024, termasuk media massa.
“Karena prinsipnya kita ingin Pilkada dengan riang dan gembira jadi masalah siapa yang menang itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfudz. Tapi penting kita pastikan prosesnya berjalan dengan baik, adil dan demokratis,” tekannya.
Selain itu, Yusril menyampaikan terkait dengan peran serta media massa dalam melakukan pengawasan terhadap pilkada 2204. Bahwa media massa memiliki peran yang cukup besar dalam mempengaruhi konstelasi politik pilkada 2024.
Sebab itu Bawaslu menggandeng media massa untuk bersama-sama mengawal suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2024, khususnya di Kota Mataram. Bawaslu pun membuat nota kesepahaman dengan AMSI NTB,AJI Kota Mataram dan Mafindo terkait dengan peran media pada saat kampamye lewat media agar informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat bisa berimbang dan netral.
“Selanjutnya setelah terbangunnya kesepahaman bersama, kita akan melakukan deklarasikan pilkada anti hoaks oleh komunitas media partisipatif pilkada anti hoaks,” pungkasnya. (ndi).
