Tanjung (Suara NTB ) – Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Lombok Utara, periode 2024-2027 dikukuhkan, Senin, 4 November 2024. Lembaga non pemerintahan ini diharapkan bisa optimal dalam proses pencegahan dan mitigasi bencana yang berpotensi menimpa masyarakat.
Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu SH, Kegiatan yang dirangkaikan dengan penyusunan Roadmap FPRB berlansung di Lotara Point, 4 November 2024. Hadir juga Kepala BPBD KLU M.Zaldy Rahadian ST, perwakilan SKPD terkait serta undangan lainnya.
Kepala Pelaksana BPBD KLU, H. M. Zaldy Rahadian, ST., di sela-sela pengukuhan FPRB mengingatkan, potensi bencana di Lombok Utara cukup tinggi. Dari 14 bencana di Indonesia, 11 diantaranya berpotensi terjadi di Lombok Utara. Bencana tersebut bisa bersifat bencana alam, maupun bencana non alam.
“Pengurus FPRB KLU, sebagai wadah untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk mencegah dan mitigasi pascabencana di tengah masyarakat. Sebagai mitra Pemerintah Daerah, kesiapsiagaan dan kerja-kerjanya taktis FPRB sangat diperlukan,” ujar Zaldy.
Untuk diketahui, FPRB KLU 2024-2027 dipimpin oleh Kepala Desa Tanjung, Budiawan, SH. Ia dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris serta sejumlah divisi.
Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., pada kesempatan yang sama menyampaikan, FPRB perlu membangun komunikasi dengan instansi teknis Pemda dalam melaksanakan tupoksi. Sebagai daerah yang rentan terhadap bencana, KLU memiliki tantangan besar dalam mengelola risiko bencana sehingga proses recovery di masyarakat bisa lebih cepat. FPRB juga perlu memperhatikan roadmap sebagai panduan tata kelola yang lebih baik dalam menghadapi dan mengurangi dampak bencana.
“Penyusunan Roadmap ini adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem pengurangan risiko bencana yang lebih efektif dan terintegrasi,” kata Bupati.
“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan sistem yang bersifat responsif terhadap bencana dan juga proaktif dalam upaya mitigasi,” sambungnya.
Ia juga meminta, lembaga pemerintah maupun non pemerintah, untuk tetap memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab bencana bisa terjadi kapan saja. Lebih banyak pengetahuan diberikan kepada masyarakat, tidak hanya memperkuat kesiagaan, tetapi juga langkah mitigasi.
“Harapan saya, pengurus FPRB mampu menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana. Jadikan momentum ini untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang akan membawa dampak positif bagi masyarakat KLU,” tandas Djohan. (ari)
