Taliwang (Suara NTB) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah datang berkunjung ke Kabupaten Sumbawa Barat, Minggu, 17 November 2024.
Rombongan diterima Pjs Bupati KSB, Julmansyah di Pendopo Bupati Sumbawa Barat sekitar pukul 08.00 Wita. Hadir dalam kesempatan tersebut dua Wakil Piminan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Unsur Forkopimda dan Anggota DPRD Propinsi.
Dalam sambutan penerimaannya, Pjs Bupati KSB, Julmansyah menyampaikan rasa bangganya kepada Fahri Hamzah karena telah diberi amanah oleh negara yang sekaligus menjadi menjadi representasi “Tau Samawa” di pentas nasional.
“Lewat Bang Fahri kita terasa terwakili. Meskipun kita lahir di pulau-pulau kecil, kita punya wakil di Kabinet Merah Putih. Beliau akan memberikan manfaat yang besar bukan hanya untuk bangsa tetapi khususnya Sumbawa dan Sumbawa Barat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Pjs Bupati KSB menyampaikan, kondisi perumahan di KSB. Ia mengatakan terdapat sekitar 330 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan 320 unit Backlog (jumlah rumah belum tertangani. “Harapan kami kementerian PKP bisa membantu. Selain itu juga pasti akan didukung oleh AMNT,” kata Julmansyah.
“Kita berharap Menteri PKPÂ bisa menjadikan KSB sebagai contoh Kabupaten tuntas RTLH dan tuntas Backlog,” sambung kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB ini.
Sementara itu, Wamen Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah dalam sambutan serta arahannya menyampaikan bahwa dirinya ditugaskan oleh presiden untuk menata kembali perumahan rakyat dan pemukiman. Dan satu persolan besar yang dihadapi manusia dalam hal perumahan dan pemukiman adalah sampah.
“Manusia itu menciptakan sampah tapi tidak memikir bagaimana cara mengelolanya. Yang keluar dari tubuh kita tidak diurus. Jadi tolong kalau mau bangun rumah fokuskan di MCK dan sampah rumah tangga,” tegasnya.
Terkait dengan program di Kementerian PKP, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa, untuk program perumahan kementeriannya menargetkan akan membangun sebanyak 3 juta/tahun. Komposisi 2 juta di desa dan 1 juta di kota.
Namun sebelum sampai melaksanakan programnya secara efektif, Kementerian PKP saat ini tengag membenahi internalnya. “Kementerian kami ini belum ada pegawainya, Perpres Struktur Orgnisasi dan Tata Kelola sebentar lagi mau terbit, sebanyak 6.000 pegawai dalam waktu dekat akan di rekrut, membangun organisasi dan balai balai di daerah,” imbuh Fahri.(bug)
