Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menghentikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk sementara waktu selama penyelenggaraan Pilkada serentak sekarang ini.
“Kita sudah perintahkan dinas sosial dan dinas lainnya agar tidak menyalurkan bantuan pemerintah dalam bentuk apa pun di Pilkada ini,” cetus Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) KSB, Mulyadi, Selasa, 19 November 2024.
Kebijakan menghentikan sementara penyaluran Bansos itu sesuai edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mulyadi menjelaskan, edaran Mendagri itu tujuannya agar Bansos pemerintah tidak ada kesan menjadi bagian dari kepentingan para pihak yang bertarung di Pilkada. “Tapi ini hanya sampai tanggal 27 November saja. Setelah pencoblosan penyaluran bantuan pemerintah baik Bansos atau apapun bentuknya boleh dilanjut lagi,” sebutnya seraya mengatakan, penyaluran program Bansos dan bentuk lainnya diupayakan Pemda KSB secepatnya terealisasi.
“Ini kan sudah akhir tahun. Saran saya ke dinas yang punya program bantuan, setelah pemungutan suara agar dieksekusi secepatnya,” sambung Mulyadi yang juga merangkap sebagai BKPSDM KSB.
Larangan menyurkan Bansos dan bantuan bentuk lainnya selama Pilkada itu pu dipayuhi oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda KSB. Seperti yang terjadi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) misalnya.
Di dinas ini terdapat program bantuan bagi Pekerja Migran Indoneeia (PMI) Purna. Bantuan berupa paket alat mesin jahit tersebut seharusnya sudah dapat disalurkan. Namun oleh pihak dinas dengan adanya edaran Mendagri terpaksa menundanya sampai setelah hari pemungutan suara Pilkada serentakx 27 November mendatang.
“Semua unit bantuannya sudah kami terima dari rekanan, calon penerima juga sudah ada. Tapi kita tunda dulu penyalurannya sampai setelah pencolosan,” kata kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi.
Slamet berharap, kepada seluruh calon penerima bantuan yang akab disalurkan pemerintah melaui dinasnya itu agar dapat bersabar sementara waktu. Ia berjanji setelah tanggal 27 November, bantuan mesin jahit tersebut pasti segera didistribusikan.
“Jadi kita tunda (menyalurkan) bantuan ini bukan karena ada unsur politisnya apalagi terkait Pilkada. Justru pemerintah menghindari adanya unsur politis yang kemungkinan bisa menungganginya. Itu tujuannya,” tutup Meta sapaan akrab Slamet. (bug)
