Mataram (suarantb.com) – Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham NTB Puan Rusmayadi dan jajaran mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Pengelolaan Keuangan Program Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, 19-23 November 2024. Selama 5 hari kegiatan, diselenggarakan diskusi dengan narasumber baik dari Kementerian Keuangan maupun Unit Eselon I Kementerian Hukum RI.
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu. Dalam sambutannya, Razilu menyampaikan pentingnya menjalin sinergi dan kolaborasi bagi pengelola keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan permohonan Kekayaan Intelektual dan bermuara pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
“Saya mengapresiasi seluruh pengampu program KI di wilayah hingga periode triwulan III telah mencapai target kinerja yang memuaskan dan akuntabel. Saya berharap seluruh elemen dan komponen baik dari jajaran DJKI maupun Kanwil untuk dapat saling bahu-membahu untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, tertib dan akuntabel,” ujar Razilu.
Pada kesempatan tersebut, diperkenalkan tata nilai DJKI yang baru yaitu “Salam Transformasi, DJKI Keren” (Kompeten, Enerjik, Responsive, Empati, Nasional).
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Andrieansjah menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada program kekayaan intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel serta menguatkan kerja sama DJKI dan Kantor Wilayah dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang optimal,” ujarnya.
Sementara itu, pada tahun 2025 selain target terhadap jumlah pendaftaran KI di wilayah, juga akan dicanangkan target terhadap jumlah pendapatan PNBP di masing masing kantor wilayah.
Dalam sejumlah kesempatan, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan selalu menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang tepat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan instansi pemerintah. Penyerapan anggaran, lanjut Parlindungan, bukan hanya soal mencapai target kuantitas, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan membawa manfaat optimal bagi masyarakat dan lembaga. (r/*)
