Praya (Suara NTB) – Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam upaya mengentaskan persoalan stunting di daerah ini. Salah satunya dengan melibatkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk ikut mengambil peran serta tanggung jawab dalam menurunkan angka anak stunting di Loteng.
Secara kelembagaan tidak kurang dari 180 lembaga PAUD dari 993 lembaga yang ada tahun ini telah ditetapkan sebagai PAUD HI (Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif) oleh Pemkab Loteng.
Konsepnya, PAUD HI tidak hanya memberikan layanan pendidikan seperti PAUD pada umumnya. Tetapi juga didorong untuk ikut memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi dengan instansi lain. Seperti pemenuhan kelengkapan administrasi kependudukan hingga layanan yang berkaitan dengan kesehatan. Salah satunya penanganan stunting.
Sebagai langkah awal, sebanyak 150 pengelola dan perwakilan PAUD HI Loteng mendapat pendampingan sekolah sehat khususnya penanganan stunting dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng, bertempat di Swiss-Belcourt Lombok, Praya, Senin, 25 November 2024.
Untuk memberikan pemahanan awal bagaimana peran dan tugas PAUD HI ke depannya dalam mendukung upaya penanganan stunting di daerah ini.
Mengingat ke depan ungkap Kabid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dikbud Loteng M. Nazim, M.Pd., , peran PAUD khusunya PAUD HI menjadi sangat vital, karena akan memainkan peran sentral. Untuk mengintegrasikan dan mensukseskan berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak esensial anak usia dini.
Mulai dari pendidikan, layanan administrasi kependudukan hingga layanan kesehatan. “Jadi PAUD HI ke depannya bisa menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menjawab pemenuhan administrasi kependudukan anak-anak. Misalnya, pembuat Kartu Anak Indonesia (KIA). Bisa juga menggandeng puskesmas dan posyandu dalam memberikan layanan kesehatan serta instansi lainya,” terang Nazim.
Termasuk juga dalam penanganan stunting. Di mana PAUD HI diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi siswa PAUD dari BOP (Biaya Operasional PAUD). Jika dirasakan kurang, PAUD HI juga diperbolehkan mengajak orang tua wali untuk berperan serta di dalamnya.
Melihat pentingnya peran PAUD HI tersebut ke depan, maka penguatan secara kelembagaan maupun dari aspek sumber daya manusia (SDM) menjadi keharusan. Karena pembina maupun tenaga pengajar PAUD HI nantinya tidak hanya dituntut bisa memberikan layanan pendidikan semata. Tetapi juga harus memiliki kemampuan deteksi dini persoalan kesehatan anak, khususnya stunting.
“Secara bertahap itulah yang akan kita lakukan kedepanya. Bagaimana kemudian keberadaan PAUD maupun PAUD HI terus diperkuat dari semua aspek, agar mampu memberikan daya dukungan optimal dalam rangka membantu mengaatasi persoalan-persoalan pembangunan, khsusunya yang berkaitan dengan kebutuhan esesial anak dunia dini di daerah ini,” pungkasnya. (kir)
