DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB menyebut sebanyak 1.250 juta siswa yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) akan menerima program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jumlah ini sudah masuk anak TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK negeri dan swasta se NTB.
‘’Yang jumlah 1,2 juta dari Dapodik per 9 Oktober yang saya update di luar balita, ibu hamil dan pondok pesantren. Saya sedang membuat peta zona distribusi per kabupaten/kota. Mungkin mirip nanti dengan peta zona PPDB. Ada zona irisan,’’ ungkap Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, MPd., kemarin.
Dalam menyalurkan makan bergizi gratis ini, ungkapnya, akan dibagi dalam dua pola, yakni sarapan dan makan siang. Untuk sarapan, direncanakan bagi anak SD kelas rendah, yakni dari kelas 1, 2 dan 3. Sementara siswa di atas kelas ini penerapan makan bergizi gratis dengan pola makan siang.
‘’Makanya tadi saya tawarkan ke Pak Gubernur, kemungkinan kalau opsinya makan siang jam 12.00 atau jam 12.30 , maka untuk makan siang kemungkinan kita akan full days sampai hari Jumat, sehingga ada efisiensi satu hari. Yang juru masaknya bisa istirahat,’’ ungkapnya.
Aidy menegaskan jika pihaknya sebagai sasaran makan bergizi gratis, masalah waktu dan zona pendistribusian, pihaknya paling siap. Namun, pihaknya mesti menunggu kesiapan pihak lain yang mengolah, hingga mendistribusikan makan bergizi pada anak sasaran. Untuk itu, pihaknya masih menunggu kesiapan pemerintah, baik dari pusat hingga ke daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini.
Sebelumnya, Pj Gubernur NTB Hassanudin meminta jajaran OPD lingkup Pemprov NTB dan kabupaten/kota mematangkan tahapan-tahapan sesuai juknis yang ada. Khususnya terkait sinkronisasi data sasaran khususnya data ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita yang masih memerlukan penyesuaian.
Selain itu, ia juga meminta lokasi untuk pembangunan SPPG di kabupaten/kota agar segera ditentukan sesuai syarat teknis yang ada. Karena satu SPPG akan menyiapkan menu untuk 3.000-3,500 siswa setiap hari, dengan biaya Rp10.000 per orang.
Pj Gubernur juga menegaskan, program makan siang bergizi gratis ini harus memberikan dampak besar bagi pelaku-pelaku usaha yang ada di daerah. Mulai dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan, agar meningkatkan kapasitas produksi dengan berbagai inovasi. Hal ini untuk mengantisipasi dampak inplasi di daerah.
Tidak hanya itu, jajaran Pemprov NTB membangun sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan sinkronisasi data sasaran, sehingga program makan bergizi gratis dapat berjalan lancar sesuai target yang telah ada.
Harapan senada disampaikan Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi yang meminta OPD yang berkaitan langsung dengan program makan gizi gratis ini mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Dicontohkannya, Dinas Pertanian bertanggung jawab pada penyediaan yang berkaitan dengan pertanian, begitu juga Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Meski demikian, ujarnya, kesiapan membahas program makan gizi gratis ini akan dilanjutkan di internal Pemprov NTB, sehingga ketika realisasi sudah tidak ada kendala, baik dari segi ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan, pengolahan hingga distribusi ke sekolah. (ham)
