Mataram (Suara NTB) – Kepala Satuan Kepolisian dan Penyidik (Kanit) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Mataram menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, pada Jumat, 13 Desember 2024 sore. Penggeledahan ini terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Kepala Bidang SMK Dinas Dikbud NTB berinisial AM.
Kanit Tipikor Polresta Mataram, Iptu I Komang Wilandra mengatakan penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dokumen kasus OTT Dikbud SMK.
“Penggeledahan yang kami lakukan, kami menindaklanjuti yang kemarin, yang OTT. Kami mencari dokumen berkaitan dengan OTT, itu saja fokusnya,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat, 13 Desember 2024.
Dokumen yang dimaksud yaitu berkaitan dengan pembayaran uang muka, serta kontrak lainnya sebagai bukti penunjang pemerasan yang dilakukan AM.
Polisi menggeledah beberapa ruangan Dikbud NTB, termasuk ruangan Kabid SMK, ruang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Diketahui, nilai proyek SMK 3 Mataram sebesar Rp1,3 miliar. Dari jumlah tersebut, akan dibangun toilet, laboraturium, dan Ruang Kelas Baru (RKB). Dari jumlah tersebut AM meminta 5-10 persen.
Untuk pemeriksaan pejabat Dikbud lainnya, Komang mengatakan pihaknya masih mendalami kasus ini, namun dipastikan akan segera memeriksa PPK Dikbud NTB. Sementara untuk Kepala Dinas, ia mengatakan masih dalam rencana.
“Pemeriksaan selanjutnya sedang kami dalami lagi, termasuk juga PPK nantinya otomatis berkaitan dengan dokumen yang kami sita. Kadis dikbud nanti kami rencanakan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dikbud NTB, Jaka Wahyana selaku pejabat yang mendampingi penggeledahan mengaku dirinya hanya menjalankan perintah atas penggeledahan pihak kepolisian. Terkait dengan informasi mengenai dokumen dan sebagainya, pihaknya mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
“Saya selaku sekretaris hanya menerima perintah untuk mendampingi pihak kepolisian dan untuk masuk ke ruangan. Hanya sebatas itu saja,” katanya.
Ia menyatakan, dengan adanya penangkapan Kabid SMK ini, kemungkinan pengerjaan proyek SMKN 3 Mataram akan mengalami kendala.
“Ya bisa jadi begitu (terhambat, red). Tapi itu tadi secara teknis di PPK. Kalau saya kan mempersiapkan dokumen saja,” ungkapnya.
Sementara saat ditanya mengenai DAK Fisik Dikbud NTB yang baru terealisasi sekitar 30 persen, ia hanya mengatakan pihaknya tidak mengetahui hal tersebut karena bukan ranahnya, melainkan hanya menyiapkan dokumen.
“Masalah dokumen, jadi kami siapkan tenaga untuk dokumen, masuk kita proses. Masalah teknis di lapangan bidang masing-masing,” tandasnya. (era)
L
